logo rilis
Kota Malang Lagi Bernasib Malang
PENULIS : , Budi Prasetyo
05 September 2018, 13:05 WIB
Kota Malang Lagi Bernasib Malang
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman.

"KACAU." Begitu kata seorang teman kepada saya saat mendengar 22 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka KPK pada Senin, 4 Agustus kemarin.

Kabar soal penetapan tersangka KPK, itu sudah lumrah. Berita pejabat masuk kerangkeng di lembaga anti-rasuah tersebut, juga biasa. Tapi, kenapa Malang heboh?

Anggota dewan terciduk massal oleh KPK sudah beberapa kali terjadi. Kata seorang teman barusan, yang "kacau" itu sudah habis anggota dewan di kantor itu.

Jumlah total para politisi yang berkandang di Gedung DPRD Kota Malang sebanyak 45 orang. Lalu, 18 orang plus satu Ketua DPRD sudah jadi tersangka KPK pada Maret 2018 lalu.

"Sekarang, ditambah lagi 22 orang. Itu sisanya tinggal 4 orang di DPRD Malang," kata seorang teman yang juga wartawan rilis.id, Zulhamdi Yahmin, pada Selasa (4/9/2018).

Ya, benar. Tinggal tersisa empat anggota dewan di sana. Entahlah, apa KPK akan menciduk semuanya, atau memang mereka adalah orang-orang yang tak terlibat.

"Lumpuh ini Pemerintahan," katanya kembali sembari menggaruk-garuk kepala.

Mereka adalah para tersangka dugaan kasus suap Wali Kota Malang nonaktif, Mochammad Anton, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Maret silam.

KPK memang mengembangkan kasus dugaan suap APBD-P 2015 Anton waktu itu. Tapi, siapa sangka kalau sampai 41 orang anggota dewan sampai ikut-ikutan kena imbasnya.

Ini peristiwa yang pertama sepanjang sejarah Indonesia. Korupsi masal yang berakibat pada kelumpuhan lembaga legislatif daerah. Karena, kebijakan dan jalannya pemerintahan bergantung pada dua lembaga inti, yakni eksekutif dan legislatif.

Fungsi Dewan Lumpuh
Plt Ketua DPRD Kota Malang, Abdurachman, mengakui bahwa kondisi ini membuat fungsi kedewanan lumpuh. Karena, anggota yang tersisa tinggal lima orang saja.

Melansir Merdeka.com, mereka adalah Abdulrahman (PKB), Subur Triono (PAN), Tutuk Hariyani (PDIP), Priyatmoko Oetomo (PDIP) dan ditambah Nirma Cris Desinidya (Hanura).

Cris sendiri adalah pengganti antar waktu (PAW) Yaqud Ananda Qudban yang mundur lantaran maju sebagai calon Wali Kota Malang. Dan, Yaqud pun terjerat kasus hukum serupa.

Belum lagi, kata Abdurcahman, Tutuk dan Priyatmoko saat ini dalam kondisi sakit. Mereka tak bisa melakukan banyak aktivitas sebagai anggota dewan.

"Posisi kita tinggal menunggu konsultasi dari Kemendagri," ujar Abdurachman.

Ia berharap segera ada PAW untuk anggota dewan yang sudah mendapat vonis, atau memiliki kekuatan hukum tetap. Tapi, untuk kondisi ini bisa saja segera dipercepat.

"Ini kondisi khusus, semoga PAW bisa dipercepat," tambah dia.

Pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Surabaya, Umar Shalahuddin, meminta agar partai politik segera melakukan PAW secepatnya terhadap anggota yang bermasalah hukum.

"Percepat PAW dengan diskresi dan Kemendagri. Kalau bisa September sudah kelar. Dan, anggota baru bisa jalankan tugas kedewanan dan agendanya. Pemerintahan jadi bisa pulih," katanya

Menurut dia, status tersangka mayoritas anggota legislatif sangat melukai hati rakyat. Mereka yang dipilih malah tidak amanah menjalankan perintah undang undang.

Lalu, bagaimana ke depannya?

Pada Minggu, 2 September kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tentu ada diskresi atas kasus ini. Mengingat jumlah anggota DPRD sudah tidak kourum.

Dasar hukummnya adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini bisa dijabarkan nantinya supaya tidak ada stagnansi pemerintahan.

Bentuk diskresinya, kata Tjahjo, dengan melibatkan Gubernur Jawa Timur dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Lalu, menambahkan peran sekretariat dewan (Setwan) dalam membantu penyusunan agenda DPRD. Karena, badan musyawarah (Bamus) sudah tak aktif," kata Tjahjo dalam siaran pers yang diterima rilis.id, kemarin.

Selanjutnya, untuk peraturan daerah (Perda) yang belum rampung dibahas bersama, bila dianggap urgent maka Pemerintah Kota Malang bisa menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada).

Menurut Tjahjo, diskresi ini tercantum dalam Pasal 32 UU Administrasi Pemerintahan. Dan, jika perlu penyesuaian, akan ada revisi terbatas dari Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

"Begitu juga untuk Tatib (Tata Tertib) DPRD. Kita akan lihat urgensinya," tambah dia.

Terkait PAW, Tjahjo sih bilangnya semua harus menunggu proses hukum kelar. Atau, bisa dikatakan para tersangka ini dijatuhi vonis pengadilan.

"PAW itu masih melihat kalau kasusnya belum berkekuatan hukum tetap, walaupun partainya memecat ada. Yang dia mundur, juga ada. Tapi, kan itu prosesnya masih lama. Yang terpenting pemerintahan enggak boleh terganggu," tutup Tjahjo.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID