logo rilis

Korupsi e-KTP, KPK Dalami Keterlibatan Gamawan Fauzi
Kontributor
Tari Oktaviani
01 April 2018, 14:30 WIB
Korupsi e-KTP, KPK Dalami Keterlibatan Gamawan Fauzi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami lebih jauh keterlibatan pihak lain yang diuntungkan terdakwa Setya Novanto, dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), salah satunya mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Ini ihwal dalam surat tuntutan Jaksa, Gamawan menjadi salah satu pihak yang diperkaya oleh Setya Novanto melalui pembelian rumah toko (ruko) di jalan Wijaya, Jakarta Selatan.

"KPK akan tetap mengejar, tetep akan memproses pelaku lain dalam kasus e-KTP sepanjang ada bukti permulaan yang cukup," papar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada rilis.id, Jakarta, Minggu (1/4/2018).

Menurut Febri, pihak KPK akan terlebih dahulu mencermati surat tuntutan, sekaligus menyesuaikan dengan fakta persidangan sebelum menindaklanjuti temuan itu. 

Menurutnya, jika sudah ada bukti permulaan yang cukup, maka pihaknya tak akan segan memproses semua pihak yang diuntungkan dalam kasus ini.

"Ada banyak nama di dakwaan tersebut. Silahkan dilihat di fakta persidangan juga sudah muncul kami tentu memproses sesuai kelengkapan alat bukti atau bukti permulaan yang cukup," ungkap Febri.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan beberapa pihak ikut diuntungkan oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto. 

Hal itu disampaikan Jaksa dalam surat tuntutan terdakwa korupsi proyek e-KTP tersebut.

"Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi telah terbukti sah dan meyakinkan," ujar jaksa Wawan Yunarwanto, saat membacakan surat tuntutan Setnov, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018) kemarin.

Beberapa nama yang diyakini Jaksa ikut kebagian menerima uang yakni di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. 

Gamawan disebut menerima uang Rp50 juta dan satu unit ruko di Wijaya, Jakarta Selatan.

Selain itu, Jaksa menyebut Gamawan menerima sebidang tanah di Jakarta Selatan. 

Ruko dan tanah tersebut diduga berasal dari Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos diberikan melalui adik Gamawan, Azmin Aulia.

Selain Gamawan, mantan Ketua Fraksi partai Golkar itu juga memperkaya beberapa pihak lain yang terdiri dari individual maupun korporasi.

"Di samping itu perbuatan terdakwa juga menguntungkan orang lain dan korporasi," tutur jaksa Wawan. 

Mereka yang disebut mendapat keuntungan dari proyek milik Kementerian Dalam Negeri itu, di antaranya:

1. Irman sebesar Rp2,37 miliar, US$877,7 ribu dan S$6.000;

2. Sugiharto sejumlah US$3,4 juta 

3. Andi Agustinus Alias Andi Narogong sejumlah US$2,5 juta dan Rp1,18 miliar. 

4. Gamawan Fauzi sejumlah Rp50 juta dan satu unit Ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui Asmin Aulia.

5. Diah Anggraeni sejumlah US$500 ribu dan Rp22,5 juta

6. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah US$40 ribu dan Rp25 juta 

7. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sebanyak 6 (enam) orang masing-masing sejumlah Rp10 juta

8. Miryam S. Haryani sejumlah US$1,2 juta

9. Markus Nari sejumlah US$400 ribu atau setara Rp4 miliar 

10. Ade Komarudin sejumlah US$100 ribu

11. M. Jafar Hapsah sejumlah US$100 ribu 

12. Husni Fahmi sejumlah US$20 ribu dan Rp10 juta

13. Tri Sampurno sejumlah Rp2 juta

14. Beberapa anggota DPR RI periode tahun 2009-2014 sejumlah US$12,85 juta dan Rp44 miliar 

15. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku Direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing sejumlah Rp1 miliar

16. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp2 miliar 

17. Johannes Marliem sejumlah US$14,8 juta dan Rp25,2 miliar 

18. Beberapa anggota Tim Fatmawati, yakni Yimmy Iskandar Tedjasusila Als Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Supriyantono, Setyo Dwi Suhartanto, Benny Akhir, Dudy Susanto dan Mudji Rachmat Kurniawan masing-masing sejumlah Rp60 juta. 

19. Mahmud Toha sejumlah Rp3 juta. 

20. Manajemen Bersama Konsorsium PNRI sejumlah Rp137,9 miliar. 

21. Perum PNRI sejumlah Rp107,7 miliar.

22. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp145,8 miliar.

23. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148,8 miliar. 

24. PT LEN Industri sejumlah Rp3,4 miliar. 

25. PT Sucofindo sejumlah Rp8,2 miliar. 

26. PT Quadra Solution sejumlah Rp79 miliar. 
 

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)