logo rilis
Korupsi e-KTP, Ini Bantahan Anas Urbaningrum
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
09 Maret 2017, 11:37 WIB
Korupsi e-KTP, Ini Bantahan Anas Urbaningrum
Berkas kasus e-KTP sebanyak 24 ribu lembar. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali mencurahkan isi hatinya melalui akun media sosial Twitter miliknya, @anasurbaningrum.

Dalam akun tersebut, Anas membantah dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Ada teman yg menyampaikan. Siap-siap dapat serangan fitnah baru terkait dengan kasus e-KTP, katanya nama saya juga tersebut di dalam bagian dakwaan. Entah apa persisnya," tulis Anas melalui akun Twitternya.

Anas mengungkapkan, dirinya disangkut-pautkan dalam dakwaan tersebut sebagai salah satu orang penerima dana dari proyek e-KTP.

Padahal, menurutnya, dia sama sekali tidak terlibat dengan proyek yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun tersebut.

"Sejauh tentang saya, keterangan dari "orang itu" adalah refleksi dendam atau (mungkin) pesanan pihak lain. Bahkan banyak anak buahnya yang dipaksa untuk bikin keterangan bohong, demi menyudutkan saya," ungkapnya.

Anas kemudian mengulang kembali ingatannya saat dikaitkan dalam kasus Hambalang. Menurutnya, saat itu ada pihak yang terus menyudutkannya sehingga dirinya harus mendekam dalam tahanan KPK.

"Dulu, pada apa yg disebut sbg "kasus Hambalang", betapa banyak "orang itu" bikin cerita fiksi yg dikarang2." ucapnya.

"Sudahlah, lebih baik berhenti bikin fitnah-fitnah. Tidak ada gunanya. Hukum alam bilang : setiap butir fitnah akan kembali kepada pelakunya. Kapan, itu hanya soal waktu.*abah," cuit Anas lagi.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kerap menyebut nama Anas turut terlibat dalam kasus megaproyek tersebut.

Pengadilan Negeri Tipikor menggelar sidang kasus e-KTP hari ini. Sebelumnya, pada 1 Maret 2017 KPK telah melimpahkan kasus tersebut kapada PN Tipikor dengan lembaran berkas kasus sebanyak 24 ribu lembar.

Pada 22 April 2014, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus megaproyek e-KTP kepada mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto.

Dalam surat  dakwaan terhadap Irman yang didapatkan awak media, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin disebut menerima fee sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574.200 000 000,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).


#Sidang e-KTP Hari Ini
#Anas Urbaningrum
#Korupsi e-KTP
#KPK
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID