logo rilis
Korupsi e-KTP, Gamawan Fauzi Minta Perubahan Sumber Pembiayaan
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
10 Maret 2017, 13:41 WIB
Korupsi e-KTP, Gamawan Fauzi Minta Perubahan Sumber Pembiayaan

RILIS.ID, Jakarta— Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto sudah disidangkan di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi disebut-sebut di surat dakwaan berperan dalam merubah sumber pembiayaan proyek tersebut.

"Pada akhir November 2011, Gamawan mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor 471.13/4210.A/SJ, perihal usulan pembiayaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (e-KTP, red)," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Irene Putri saat membacakan surat dakwaan, Kamis (9/3/2017).

Dalam surat yang dikirimkan Gamawan itu, dirinya meminta kepada Menkeu dan Kepala untuk merubah sumber pembiayaan proyek e-KTP yang semula dibiayai dengan cara pinjaman hibah luar negeri (PHLN) menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.

Rencana perubahan sumber pembiayaan tersebut kemudian dibahas dapat rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.

"Awal Februari 2010, setelah mengikuti rapat pembahasan anggaran Kemendagri, Irman dimintai sejumlah uang oleh Burhanudin Napitupulu, Ketua Komisi II DPR, agar usulan Kemendagri tentang anggaran proyek disetujui," ujar Jaksa Irene.

Pada saat itu, Irman tidak dapat menyanggupi permintaan Burhanuddin tersebut. Keduanya kemudian sepakat untuk melakukan pertemuan kembali guna membahas pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR.

Jaksa Irene mengungkapkan, satu minggu kemudian Irman menemui Burhanudin di ruang kerjanya di gedung DPR. Dalam pertemuan, disepakati untuk memperoleh persetujuan anggaran dari Komisi II DPR maka akan diberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan di Kemendagri, yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong. 

"Burhanudin juga menyampaikan bahwa rencana pemberian sejumlah uang untuk anggota Komisi II DPR oleh Andi Narogong juga telah disetujui Diah Anggraini," papar Jaksa Irene.

Beberapa hari kemudian, menurut Jaksa Irene, para terdakwa ditemui Andi di ruang kerja Irman. Dalam pertemuan, Andi menyampaikan kedatangannya dalam rangka menindaklanjuti pembicaraan antara Irman dan Burhanudin.

Andi juga menegaskan ia bersedia memberi sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR dan pejabat Kemendagri guna memperlancar pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

"Andi dan Irman sepakat menemui Setya Novanto (saat itu Ketua Fraksi Partai Golkar, red) guna mendapatkan kepastian dukungan Partai Golkar terhadap anggaran e-KTP," paparnya.


#Korupsi e-KTP
#Kasus e-KTP
#Gamawan Fauzi
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID