logo rilis

Korupsi di Legislatif, Mendagri: Ini Peringatan!
Kontributor
Tari Oktaviani
01 April 2018, 11:30 WIB
Korupsi di Legislatif, Mendagri: Ini Peringatan!
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, banyaknya anggota DPRD di sejumlah daerah di Indonesia yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi peringatan, sekaligus pelajaran kepada seluruh legislatif daerah.

Menurutnya, pihak DPRD harus mengetahui mana batasan area korupsi. 

Tjahjo Kumolo juga tidak memungkiri lingkungan DPRD menjadi area rawan korupsi, salah satunya saat penyusunan anggaran daerah.

"Saya kira harus hati-hati karena area itu yang dicermati oleh KPK, kejaksaan termasuk BPK dalam audit anggaran ini juga yang berkaitan dengan perencanaan anggaran," ujar Tjahjo dalam siaran persnya, Minggu (1/4/2018).

Tjahjo meminta, agar pejabat daerah sekelas kepala daerah dan anggota DPRD tidak main-main dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah dan bisa jeli jika ada yang mencoba. Maka, potensi korupsi bisa dihindari.

"Sedikit ada penyimpangan apalagi ada penyalahgunaan, apalagi ada pembagian, pasti terbongkar sebagaimana yang dialami oleh teman-teman-teman Pemda dan DPRD di Sumut (Sumatera Utara)," ujar Tjahjo.

Sebelumnya diketahui, KPK tengah mengusut kasus legislatif daerah. 

"Sebanyak 38 orang anggota DPRD Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Agus mengatakan, KPK telah mengirimkan surat pengantar sprindiknya (surat perintah dimulainya penyidikan) ke daerah setempat. 

Dalam surat tersebut tertera 38 nama anggota DPRD Sumut.

"Itu surat surat pengantar, dilampiri sprindik untuk masing-masing tersangka, ditandatangani pimpinan," ujar Agus.

Dalam surat bernomor B/227/DIK.00/23/03/2018 itu bertanggal 29 Maret 2018 disebutkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Surat ditujukan kepada Ketua DPRD Sumatera Utara dan ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman selaku Direktur Penyidikan KPK. 

Ke-38 anggota DPRD Sumatera Utara yang menjadi tersangka adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M. Yusuf Siregar.

Selain itu, ada pula nama Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser dan Dermawan Sembiring.

Lalu ada Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, serta Tahan Manahan Panggabean.

Belum diketahui detail penerimaan hadiah dan janji terkait apa yang dilakukan oleh ketiga puluh delapan orang itu.
 

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)