logo rilis
Koopssusgab Dinilai Tak Perlu Diaktifkan Lagi, Kenapa?
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
17 Mei 2018, 12:02 WIB
Koopssusgab Dinilai Tak Perlu Diaktifkan Lagi, Kenapa?
ILUSTRASI: RILIS.ID/Sulis Wanto

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat militer yang juga Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universiras Padjadjaran, Bandung, Muradi mengatakan, pemerintah tak perlu mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. 

"Koopssusgab itu kan idenya Moeldoko waktu Panglima TNI, kemudian dibekukan Pak Gatot. Untuk konteks tertentu saya setuju sama Pak Gatot. Jadi enggak perlu (Koopssusgab)," kata Muradi kepada rilis.id, Kamis (17/5/2018). 

Muradi menjelaskan, pengaktifan kembali Koopssusgab nantinya pasti memerlukan anggaran baru dan juga sumber daya manusia (SDM). Padahal, ujarnya, urusan penggunaan SDM prajurit TNI itu kewenangannya ada di kepala staf angkatan masing-masing. 

"Jadi itu tidak terlalu urgen karena tiga matra anti-teror itu punya karakter yang berbeda-beda. Denjaka misalnya lebih kelautan kan," ujarnya. 

Dia mengungkapkan, Polri sewaktu-waktu dan setiap saat bisa meminta kepada TNI bila membutuhkan perbantuan pasukan elitnya sesuai kebutuhan. Sehingga pasukan elit dari semua matra seperti yang ada dalam Koopssusgab tersebut. 

"Jadi ngapain ngajak Denbravo sama Denjaka kalau yang dibutuhkan misalnya Kopassus. Pak Moeldoko ini memaksakan kehendak dengan idenya dia waktu 2015 yang mana secara normatif, organisasi maupun formal itu lemah. Dia itu kan Kepala Kantor Staf Kepresidenan," paparnya. 

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, menyatakan Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pengaktifan kembali Koopssusgab untuk memberantas teror.

Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Ini operasi harus dijalankan untuk preventif agar masyarakat merasa tenang. Saat ini terjadi hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beraksi, kita melakukan aksi, mereka bereaksi," ungkap Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, pembentukan Koopssusgab tidak perlu menunggu RUU Terorisme disahkan. Di dalamnya terdapat pasukan khusus darat, laut, dan udara yang terpilih.

"Bisa untuk operasi perang dan operasi selain perang. Intinya siap serahkan pada aparat keamanan, kita siap mengahadapi situasi apapun. Masyarakat nggak perlu resah. Sekali lagi percayakan pada kami," imbuhnya.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)