logo rilis
Koopssusgab Dikhawatirkan Jadi Alat Politik Pilpres
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
17 Mei 2018, 10:24 WIB
Koopssusgab Dikhawatirkan Jadi Alat Politik Pilpres
ILUSTRASI: RILIS.ID/Sulis Wanto.

RILIS.ID, Jakarta— Wacana pemerintah mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI menuai pro-kontra dari berbagai pihak, termasuk Setara Institute. 

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, bahkan khawatir, keterlibatan tentara dalam operasi terorisme justru disalahgunakan untuk kepentingan Pilpres 2019 bila tanpa pembatasan. 

"Cara ini rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019," kata Hendardi melalui siaran persnya kepada rilis.id, Kamis (17/5/2018). 

Untuk itu, ujar Hendardi, Koopssusgab hanya sebatas membantu dan di bawah koordinasi Polri. Selain itu,  perlu juga pembatasan waktu yang jelas, dan dalam kerangka sistem peradilan pidana. 

"Tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga. Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu, akan berulang," ujarnya. 

Dia menilai, cara-cara represi yang dilakukan aparat negara justru akan merusak citra Presiden Joko Widodo. Apalagi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan maju kembali dalam Pilpres 2019 mendatang. 

"Dibanding menghidupkan kembali komando tersebut, Jokowi lebih baik turut aktif memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Antiterorisme," ujarnya.

"Karena dalam RUU itulah jalan demokratis dan ramah HAM disediakan melalui kewenangan-kewenangan baru Polri yang diperluas, tetapi tetap dalam kerangka rule of law," tambah dia. 

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)