logo rilis

Koopssusgab Bakal Menyerupai Kopkamtib?
Kontributor
Yayat R Cipasang
17 Mei 2018, 09:58 WIB
Koopssusgab Bakal Menyerupai Kopkamtib?
Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nasidik. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Jokowi sudah merestui Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) sebagai respons atas marakya terorisme di Indonesia belakangan ini. Timbul kekhawatiran di masyarakat lembaga ini akan memunculkan organisasi semacam Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang sangat melegenda pada zaman Orde Baru.

Namun menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nasidik, pembentukan Koopssusgab ini dari segi undang-undang (UU), tak ada yang dilanggar. Juga tak diperlukan UU baru untuk memberi landasan bagi Koopssusgab karena menghadapi teror adalah bagian dari tugas pokok TNI dalam operasi militer bukan perang yang diatur dalam UU TNI. 

"Pertanyaannya, siapa yang punya kewenangan untuk mengerakkan pasukan tersebut? Usul saya, sesuai UU TNI yang mengatur hanya Presiden yang berwenang memerintahkan pengerahan kekuatan TNI. Pasukan gabungan itu hanya bisa dikerahkan oleh perintah Presiden," ujar Rachlan kepada rilis.id, Kamis (17/5/2018).

Dalam penilaian Rachlan, masyarakat tidak perlu khawatir pembentukan Koopssusgab bakal menyerupai Kopkamtib. Sebab, otoritas politik di negeri ini yaitu, presiden dipilih secara demokratis.

"Nah, otoritas politik itu sendiri, yakni Presiden, dapat diganti melalui pemilu atau melalui impeachment bila melakukan kesalahan serius. Periode kekuasaannya pun sudah dibatasi," ujarnya.

"TNI sekarang berada di bawah otoritas politik yang dipilih secara demokratis. Dulu, jangankan panglima TNI, panglima Kodam pun boleh mengerahkan kekuatan TNI tanpa perlu pertanggungjawaban demokratis. Sekarang, hanya otoritas politik yang boleh memutuskan dan memerintahkan pengerahan kekuatan TNI," tambahnya.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)