Home » Bisnis

Konsep Infrastruktur Presiden Jokowi Bagus, hanya Ongkos Politiknya...

print this page Jumat, 8/12/2017 | 02:39

Presiden Joko Widodo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira mengatakan, konsep pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi perlu diapresiasi. Kendati begitu masih banyak hal yang perlu dirasionalisasi dari proyek tersebut. 

Pasalnya, infrastruktur yang dibangun itu penyerapan tenaga kerjanya kurang memuaskan. Bhima menyodorkan data bahwa, pada tahun 2016 ada 230 ribu orang yang justru tidak terserap di sektor konstruksi. 

"Konsep dari infrastruktur sebenarnya bagus dengan istilah membangun dari pinggiran. Jadi secara ekonomi politik bagus, cuma ongkos politik yang harus dibayar kalau seperti itu tentu sangat mahal," kata Bhima kepada rilis.id, di Jakarta, Kamis (7/12/2017). 

Ongkos politik yang mahal itu, jelas Bhima, salah satunya dengan membangun infrastruktur yang caranya dengan menugaskan BUMN.

Kesiapan BUMN dalam menanggulangi ini belum terlampau memadai, sehingga efek keuangannya akan kembali kepada masyarakat. 

Bhima mencontohkan salah satu BUMN yang terkena dampak ongkos politik mahal adalah PLN. Dalam pembangunan pembangkit listirik 35 ribu megawatt, keuangan PLN mengalami penurunan. 

"Akibatnya kan PLN membalikkan bebannya kepada masyarakat. Yang ingin saya katakan adalah, infrastruktur yang terpenting adalah rasionalisasi," imbuh Bhima. 

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Syahrul Munir

Tags:

Konsep InsfrastrukturPresiden JokowiOngkos PolitikIndefBhima Yudistira