Home » Peristiwa » Nasional

KOMPAK: KPK Tak Siap Hadapi Sidang Setya Novanto

print this page Kamis, 7/12/2017 | 04:30

Ketua DPR RI, Setya Novanto (rompi Oranye). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator KOMPAK (Komite Pemantau Angket KPK) Amin Fahrudin menilai, KPK tidak siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan oleh tersangka dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto.

Dalam sidang perdana gugatan praperadilan Setya Novanto tanggal 30 November 2017, KPK dalam suratnya meminta agar sidang ditunda tiga pekan ke depan, akan tetapi hakim tunggal Kusno menolaknya dan hanya memberi tenggang penundaan sepekan sampai Kamis 7 Desember 2017.

"Ketidaksiapan KPK sangat nampak dari absennya dalam sidang perdana, apalagi sampai meminta penundaan tiga pekan. Ini adalah upaya KPK mengulur waktu untuk mengejar target pelimpahan berkas ke pengadilan atau P-21,” kata Amin kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Kata dia, permintaan penundaan selama tiga pekan tersebut merupakan akal-akalan KPK saja. Sama halnya seperti waktu menghadapi praperadilan Ketua DPD Irman Gusman.

"Peluang menangnya Irman dalam sidang praperadilan waktu itu cukup besar, akan tetapi KPK absen dua pekan berturut-turut lalu, dalam dua pekan itu, KPK menyerahkan berkas ke pengadilan, sehingga dalam putusan prapid (praperadilan)-nya Irman dikalahkan dengan alasan berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan,” kata Amin.

Jebolan hukum UGM itu menduga bahwa KPK tidak punya cukup alat bukti untuk mendakwa Setya Novanto.

"Kalau dilihat dari sisi waktu penetapan tersangka Setya Novanto yaitu tanggal 17 Juli 2017, saya menduga KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kan sudah hampir lima bulan SN sebagai tersangka kasus e-KTP, tapi mengapa masih juga meminta penundaan sidang? Ini artinya berkas penyidikannya tidak lengkap, alat bukti yang dimiliki tidak cukup sehingga KPK harus mengulur waktu untuk mengejar target,” kata Amin.

Hakim Kusno, sambungnya harus mempertimbangkan hal ini, sehingga segera menyidangkan pokok gugatan praperadilan tersebut dan mengesampingkan dulu pertimbangan alasan P-21 KPK.

"Terlepas dari apapun nanti hasil putusan prapidnya, KPK harus bekerja profesional, apalagi ini menyangkut jabatan Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Masyarakat terlanjur dibuat heboh pada saat penangkapan dan penahanan Novanto, jangan sampai sensasinya hanya untuk menutupi kelemahan KPK dalam penyempurnaan alat bukti sehingga peradilan opini masyarakat mendahului dan mendominasi dari peradilan pokok perkaranya,” pungkas Amin.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Syahrul Munir

Tags:

KPKKomisi Pemberantasan KorupsiPraperadilan Setya NovantoSidang Setya NovatoKOMPAK