logo rilis
Komnas Perempuan Pertanyakan Upaya Pemerintah Lindungi WNI Migran
Kontributor

31 Oktober 2018, 11:20 WIB
Komnas Perempuan Pertanyakan Upaya Pemerintah Lindungi WNI Migran
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman.

RILIS.ID, Jakarta— Komnas Perempuan meminta Atase Ketenagakerjaan Pemerintah memberikan penjelasan ke publik terkait upaya-upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk membebaskan WNI terancam hukuman mati di luar negeri.

Hal ini menindaklanjuti eksekusi mati tanpa notifikasi yang menimpa buruh migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati di Arab Saudi pada Senin, 29 Oktober lalu.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Taufiq Zulbahri, mengatakan pemerintah harus memberikan kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan psikis kepada keluarga Tuti.

"Termasuk hak kebenaran untuk dapat melihat makam apabila keluarga menghendaki," kata dia seperti dilansir Antara pada Rabu (31/10/2018).

Taufiq juga meminta pengacara yang mendampingi kasus seperti ini harus bisa mengintegrasikan pembelaan yang berperspektif HAM Perempuan, melihat jeli kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual yang menjadi pemicunya.

Di mana, ada perlawanan dengan kekerasan yang akhirnya membawa mereka berhadapan dengan hukum.

Apalagi, kasus kekerasan seksual yang menimpa para Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran yang merupakan kasus yang kerap tidak diproses dan dipertimbangkan, karena terhalang oleh isu pembuktian dan kesaksian.

"Bekerja di ranah domestik/privat akan sulit mencari saksi, bekerja sebagai PRT cenderung diposisikan tidak memiliki posisi tawar, dikarenakan adanya relasi kuasa, termasuk sebagai PRT dan warga asing yang tidak memahami bahasa di mana tempat dia bekerja," ujarnya.

"Ini berpotensi menghalangi akses keadilan karena kejahatan berbasis ketubuhan tersebut," tambah Taufiq.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Arab Saudi untuk menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut dia, hak dasar bagi pekerja migran yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan notifikasi pada konsuler, hak didampingi pengacara dan penerjemah, termasuk notifikasi rencana pelaksanaan eksekusi, dan lainnya.

Menurut dia, pemerintah Arab Saudi harus lebih melindungi PRT Migran Indonesia antara lain dengan memberi ruang bagi konsulat melakukan kunjungan langsung ke rumah majikan dalam upaya perlindungan PRT Migran.

"Kami juga menilai sistem Khafalah di Arab Saudi merupakan hambatan bagi perlindungan TKI di Arab Saudi, dimana majikan cenderung menjadikan pekerja mereka sebagai bagian dari properti mereka dan hak privasi serta keamanan majikan tidak boleh diganggu gugat," kata dia.

Menurut dia, penerapan Sistem Khafalah dilakukan secara absolut, sehingga tidak bisa di intervensi meskipun ada pekerja asing di dalam rumah tangga tersebut, termasuk merentankan PRT Migran akan kekerasan dan menyulitkan akses korban kekerasan terhadap keadilan.

Dia pun menyerukan kepada seluruh dunia, khususnya Indonesia untuk menghentikan hukuman mati, karena hukuman mati bukan hanya menghukum yang terpidana tapi juga seluruh keluarga.

"Begitu pun media dan media sosial, untuk turut berempati dengan keluarga Tuti Tursilawati, dengan tidak membuat pemberitaan atau proses mencari berita yang menambah penderitaan keluarga," ucap dia.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dengan langkah yang diambil pemerintah Saudi yang mengeksekusi Tuti tanpa notifikasi.

"Eksekusi tanpa notifikasi menjadi yang kesekian kalinya. Kita minta pemerintah segera memanggil Dubes Saudi dan kita layangkan protes kepada mereka, jangan sampai ini terulang lagi," kata dia dalam siaran pers yang diterima rilis.id.

Kharis juga mengaku prihatin dengan sikap Arab Saudi. Padahal pada Senin, 22 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Istana Kepresidenan Bogor.

"Senin kemarin WNI kita dieksekusi tanpa notifikasi. Ini diplomasi apa, harus ada langkah serius Kemenlu untuk memastikan notifikasi itu jadi kewajiban" tegas Kharis.

Mengantisipasi agar tidak terulang Kharis yang merupalan Anggota DPR RI asal fraksi PKS, minta pemerintah Indonesia agar segera membentuk perjanjian terkait kewajiban notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID