logo rilis
Komitmen KPK Tuntaskan Dugaan Suap Cak Imin Dipertanyakan
Kontributor
Fatah H Sidik
25 April 2018, 16:10 WIB
Komitmen KPK Tuntaskan Dugaan Suap Cak Imin Dipertanyakan
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus dugaan suap pembahasan dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemenakertrans 2014 dipertanyakan. Sebab, sampai kini belum memberikan pertanggungjawaban kepada publik, apakah kasus dilanjutkan atau ditutup.

Padahal, kata Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, fakta-fakta persidangan para terdakwa, terungkap sejumlah pihak terindikasi kasus tersebut. Mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Mantan Sekretaris Ditjen P2KT Achmad Said Hudri, misalnya.

"Sampai dengan disampaikannya surat ini, Muhaimin Iskandar dan Achmad Said Hudri belum pernah ditetapkan sebagai tersangka terhadap kasus tersebut," kata dia dalam siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Padahal, dugaan keterkaitannya terlihat dan terungkap dalam putusan terdakwa Jamaluddien Malik," tambahnya.

Nama Muhaimin (Cak Imin) dan Achmad, sambung Boyamin, turut termuat dalam surat tuntutan dan surat dakwaan Jamaluddien Malik. Kedua dokumen itu dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Jika dalam jangka waktu 30 hari desakan MAKI yang disampaikan melalui surat tertanggal 25 April 2018 tak direspons komisi antirasuah, dia berjanji, bakal mengajukan gugatan praperadilan. 

Dasar lainnya, Pasal 41 Ayat (2) huruf D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan tuntutan terhadal Jamaluddien pada 2 Maret 2016, JPU KPK menyebutkan, terdakwa membagikan uang setoran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Pada dakwaan pertama, Jamaluddien disebut mendapatkan uang sebesar Rp6.734.078.000. Sebagiannya diberikan ke sejumlah nama, seperti Cak Imin Rp400 juta.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menampiknya, dan mengklaim tak mengetahui perbuatan mantan anak buahnya. 

"Saya tidak tahu-menahu apa yang disebut sebagai yang dituduhkan pada Pak Jamal," ucapnya di KPK usai diperiksa penyidik, Jakarta, 28 Oktober 2015.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)