logo rilis
Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Audit BPK soal Freeport
Kontributor
Nailin In Saroh
21 Maret 2018, 09:07 WIB
Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Audit BPK soal Freeport
Freeport. FOTO: ptfi.co.id

RILIS.ID, Jakarta— Komisi VII DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM untuk segera menindaklanjuti dan mendorong PT Freeport Indonesia agar melakukan pembenahan terkait kerugian negara Rp185 triliun dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo menegaskan, jika Freeport tak segera melakukan pembenahan tersebut maka akan berdampak pada rencana divestasi saham yang ingin dilakukan pemerintah melalui Holding BUMN Tambang.

“Itu harus ditindaklanjuti kalau tidak, divestasi jangan dilakukan dulu. Karena kalau nanti dilakukan divestasi dan mengikuti rekomendasi BPK, maka Indonesia yang harus ikut kewajiban bayar, kalau kita sudah menjadi pemegang saham ketika divestasi dilakukan,” ujar Harry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Atas kejadian tersebut, BPK pun geram terhadap perusahaan tambang milik Amerika Serikat yang ada di bumi Papua itu. Herry menuturkan, penyebab dari kekesalan BPK terhadap PT Freeport lantaran tidak adanya komitmen dari pemerintah untuk menindaklanjuti bahkan membenahi temuan tersebut.

Padahal, lanjut Harry, setahun yang lalu saat rapat dengan komisi VII DPR RI, KLHK berserta Kementerian ESDM sudah sepakat dan berjanji untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Namun demikian, hal tersebut belum juga terwujud.

“BPK ini sudah betul. Komisi VII sebenarnya sudah membahas dan sudah menghasilkan kesimpulan dan memutuskan Freeport harus mengikuti rekomendasi itu. Janjinya, kala itu Menteri ESDM dan KLHK akan menindaklanjuti itu,” tukas Politisi Gerindra ini.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyesalkan sikap PT Freeport Indonesia (PTFI), yang tidak menggubris hasil temuannya selama 333 hari, soal penyalahgunaan kawasan hutan lindung dan perubahan ekosistem akibat limbah dari operasional tambang.

Padahal temuan tersebut BPK sudah dari setahun yang lalu. Kala itu, BPK menemukan enam pelanggaran PTFI yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya tahun anggaran 2013- 2015.

Saat itu BPK menyatakan bahwa PT Freeport menyebabkan kerusakan lingkungan lantaran membuang limbahnya hasil penambangan ke hutan, sungai, masyarakat dan laut. Total potensi kerugian lingkungan yang timbul mencapai Rp185 triliun.


 

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)