logo rilis

Komisi IX DPR Akan Bentuk Panja BPJS jika Iuran Tetap Naik
Kontributor
Nailin In Saroh
12 November 2019, 23:00 WIB
Komisi IX DPR Akan Bentuk Panja BPJS jika Iuran Tetap Naik
Diskusi Forum Legislasi dengan tema “Bagaimana Solusi Perpres BPJS?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (12/11/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan pihaknya masih mencari cara agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta mandiri tidak naik.

“Jadi kita akan lihat dulu peluang-peluang seperti itu, tetapi yang jelas DPR RI akan tetap mengupayakan bagaimana agar iuran BPJS Kesehatan ini, khususnya untuk peserta mandiri tidak jadi dinaikan. Jadi itu posisi dari Komisi IX,” ujar Saleh saat diskusi Forum Legislasi dengan tema “Bagaimana Solusi Perpres BPJS?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (12/11/2019).

Jika iuran BPJS Kesehatan masih tetap naik maka ada kemungkinan Komisi IX DPR RI akan membentuk lagi Panitia Kerja (Panja), terkait iuran BPJS Kesehatan guna mencari besaran idealnya.

“Mungkin kita akan membuka lagi Panja baru, panitia kerja soal iuran ini. Kita akan bongkar berapa sih sebetulnya yang paling ideal, dan kenapa pemerintah tidak bergeming sama sekali untuk menurunkan atau tidak jadi menaikkan,” jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Lebih lanjut Saleh mengatakan, kalau Panja yang dibuat Komisi IX DPR RI tidak maksimal, masih mungkin untuk membuat Panitia Khusus (Pansus). Pansus untuk lintas komisi, dalam hal ini setidaknya nanti ada Komisi VIII, ada Komisi IX, ada Komisi XI. Komisi VIII berwenang pada masalah pendataan, Komisi IX masalah pelayanan yang ada di BPJS, Komisi XI terkait dengan pembiayaan dan keuangan.

“Tetapi pilihan ini, Panja dan Pansus itu pilihan long term, jangka panjang, karena untuk membuat Panja itu kan tidak bisa tiba-tiba ada hasilnya, pasti butuh waktu. Sementara waktu untuk implementasi Perpres ini 1 Januari,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, agar Pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, seperti rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah. Kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan adalah membayar defisit sekitar Rp 21 triliun. Diperkirakan defisitnya sampai akhir tahun 2019 mencapai Rp 32 triliun hingga Rp 33 triliun.

“Sebenarnya yang kita inginkan dari pemerintah melaksanakan hasil rekomendasi-rekomendasi panitia kerja sebelumnya yang telah digelar Komisi IX,” tandas Saleh.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID