logo rilis
Komisi III DPR Minta BNPT Bentuk Tim Penyelidik Kerusuhan Mako Brimob
Kontributor
Nailin In Saroh
10 Mei 2018, 13:00 WIB
Komisi III DPR Minta BNPT Bentuk Tim Penyelidik Kerusuhan Mako Brimob
Nasir Djamil, FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Markas Komando (Mako) Kelapa Dua, Jawa Barat. Apalagi, peristiwa bentrok dengan tahanan teroris itu hingga menewaskan lima aparat kepolisian.

Menurutnya, insiden tersebut juga berpotensi menurunkan moral aparat kepolisian. Kejadian ini, kata Nasir, juga membuat negara harus mengevaluasi standar operasional penahanan terhadap tahanan dan narapidana terorisme. Terutama dari aspek keamanannya. 

"Kalau benar pemicu tragedi berdarah itu hanya soal verifikasi makanan yang diantar untuk napi teroris, tentu sangat memprihatinkan sehingga lima aparat polri gugur", ujar Nasir Djamil di Jakarta, Kamis (10/5/2018).

Karenanya, Nasir meminta Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorismen ( BNPT) membentuk tim untuk menyelidiki tragedi berdarah di Mako Brimob tersebut. Penyelidikan ini dinilai penting agar dapat diketahui penyebab yang sebenarnya. Apakah tingkat keamanan yang longgar atau ada standar operasional yang selama ini belum secara disiplin diterapkan. 

"Saya pikir tim ini perlu dibentuk agar ke depan tidak terulang kejadian yang sama dan kita dapat mendapatkan jawaban penyebab utama tragedi berdarah itu", papar Nasir . 

Politisi PKS itu juga menyarankan agar ke depan para tahanan ataupun narapidana terorisme mendapatkan penilaian( assement) sejak awal sehingga dapat diketahui kadar radikalismenya. 

"Dengan demikian, agak lebih mudah melakukan moderasi cara berpikir mereka. Sudah saatnya, negara mengevaluasi rumah tahanan di Mako Brimob. Apakah masih layak atau tidak untuk ditempatkan tahanan atau napi terorisme. Sebab polisi tidak memiliki ilmu bagaimana menghadapi tahanan dan narapidana selama mereka di dalam tahanan, apalagi napi teroris," pungkas Nasir.

Ia juga mendesak Kementerian Hukum dan HAM melakukan evaluasi keberadaan rumah tahanan yang dikelola di luar kementerian.


500
komentar (0)