logo rilis
Komisi II Tolak Wacana Pilkada melalui DPRD
Kontributor
Nailin In Saroh
10 April 2018, 09:24 WIB
Komisi II Tolak Wacana Pilkada melalui DPRD
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebab menurutnya, sistem pemilihan secara langsung yang bisa menyelamatkan demokrasi.

"Itulah (pemilihan langsung) sekarang yang bisa menyelamatkan demokrasi kita," ujar Amali di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Kendati demikian, Ketua DPP Partai Golkar ini menambahkan, diperlukan peningkatan kinerja dan profesionalitas oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu untuk bisa menciptakan pemilu berintegritas.

"Sehingga ketidaknetralan penyelenggara bisa ditepis dengan meningkatkan profesionalitas dan integritas diri dalam penyelengaraan pemilu," jelas Amali.

Wacana untuk merevisi UU Pilkada terkait mekanisme pemilihan kepala daerah agar dilakukan DPRD disampaikan usai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/4) kemarin.

Bambang menuturkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD diwacanakan karena pemilihan langsung oleh masyarakat memiliki banyak permasalahan, salah satunya yang mendasar adalah terkait besarnya biaya kampanye dan biaya penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan data Kemendagri, ia menyatakan biaya penyelenggaraan Pilkada langsung bisa mencapai Rp 18 triliun.

"Kalau (Rp18 triliun) itu digunakan untuk biaya pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat barangkali itu pilihan yang baik," katanya.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)