logo rilis
Komisi I: Dasar Hukum Pembentukan Koopssusgab Apa?
Kontributor
Zul Sikumbang
17 Mei 2018, 18:09 WIB
Komisi I: Dasar Hukum Pembentukan Koopssusgab Apa?
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan, pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) harus memiliki dasar hukum, bukan cuma berbekal izin Presiden.

"Negara kita, negara hukum dan semua berlaku berlandaskan hukum yang ada. Pembentukan Koopssusgab, ada dasar hukumnya enggak? Dasar hukumnya apa? Presiden, kan, dasarnya undang-undang, dasarnya hukum. Kalau untuk terorisme, dasarnya Undang-Undang Terorisme," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Karenanya, menurut dia, tak usah terburu-buru membentuk Koopssusgab. Apalagi, pembahasan revisi UU Terorisme hampir selesai.

"Toh, undang-undang yang lama masih bisa dijalankan. Kalau mau buru-buru, undang-undang yang lama dipakai dulu. Kalau mau nunggu, tunggu sebentar lagi revisinya selesai," jelasnya menyarankan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengaku, tak mengerti motif Kepala Staf Kepresidenan KSP, Moeldoko, terkait Koopssusgab tersebut.

"Saya enggak paham apa maksudnya Moeldoko. Terus kalau bertindak di luar koridor atau hukum yang ada, saya enggak tahu. Bisa begitu," pungkas Abdul Kharis.

Editor: Fatah H Sidik


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)