logo rilis
Kominfo: Omnibus Law Permudah UMKM
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
14 Oktober 2020, 17:40 WIB
Kominfo: Omnibus Law Permudah UMKM
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Prof. Dr. Widodo Muktiyo menyatakan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan memberikan kemudahan kepada dunia usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Dalam UU itu pemerintah meberikan kemudahan izin bagi UMKM dan koperasi. Begitu juga bagi UMKM yang ingin mengajukan label halal pun digratiskan," kata Wiidodo dalam Webinar Forum bertajuk “Membangkitkan Perekonomian UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, Rabu (14/10/2020).

Pembicara lain dalam diskusi tersebut masing-masing Septriana Tangkary (Direktur IKPM Kemkominfo), Hillary Brigitta Lasut(Anggota Komisi I DPR) dan Sondang T. Tampubolon (Pengamat Bisnis Internasional)

Widodo menjelaskan, digitalisasi UMKM merupakan keniscayaan karena infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia Indonesia sudah sangat mendukung. Hampir meratanya jaringan internet memberi peluang siapa saja bisa menjadi pelaku usaha.

"Kalau mau jadi pengusaha besar mulailah dari UMKM," kata Widodo.

Hillary juga mengamini pendapat Widodo yang menyebut kini saatnya anak-anak muda atau milenial untuk terjun ke dalam bisnis digital. Anak muda harus memanfaatkan bonus demografi yang akan menjadi tulang punggung Indonesia ke depan.

"Jangan sampai bonus demografi jadi bonus pengangguran," pesan Hillary.

Dalam kesempatan yang sama Septriani menyebutkan dari 272,1 juta penduduk Indonesia sebanyak 175,4 juta menggunakan internet dan sebanyak 160,0 juta pengguna media sosial.

"Kita mencatat ada 64,2 juta UMKM dan baru 17,1 juta yang masuk digital," ujarnya.

Secara pendanaan pun, kata Septriani, pemerintah terus mendorong Himbara dan juga BI untuk menyalurkan pendanaan. "Caranya mudah tinggal datang ke Dinas Koperasi dan UMKM provinsi atau kabupaten setempat," ujarnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2020 | WWW.RILIS.ID