logo rilis

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Sebut Jokowi Ingkar Janji, Kenapa?
Kontributor
RILIS.ID
03 Desember 2019, 15:30 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Sebut Jokowi Ingkar Janji, Kenapa?
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo dinilai ingkar janji untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Hal ini diungkapkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

"Padahal, Presiden telah memberikan tenggat waktu kepada Kapolri Idham Azis untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga awal Desember. Namun, pada kenyataannya tidak ada sama sekali perkembangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk mengungkap siapa aktor di balik penyerangan Novel Baswedan," kata perwakilan Koalisi, Shaleh Al Ghifari kepada wartawan, Selasa (3/12/2019).

Menurut mereka, berulang kali Presiden memberikan janji untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel melalui kepolisian. Sedikitnya, pasca penyerangan Novel Baswedan pada tanggal 11 April 2017 hingga hari ini, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 15 pernyataan mengenai kasus tersebut. Salah satunya memberikan pernyataan bahwa pengusutan kasus Novel Baswedan terus mengalami kemajuan. 

"Namun pada awal Desember 2018, Presiden Jokowi seolah-olah menutup mata dengan kerja-kerja kepolisian yang tidak dapat menemukan aktor penyiraman akhir keras yang menimpa Novel Baswedan," ujarnya.

Ia berujar, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan evaluasi terhadap tim yang dibentuk oleh kepolisian. Pasahal, setidaknya terdapat tiga tim yang sudah dibentuk oleh kepolisian.

Adapun tim pertama dibentuk oleh Kapolri Tito Karnavian pada 12 April 2017 yang merupakan gabungan dari Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri. Selama proses pengungkapan kasus, Idham Azis yang saat itu masih menjadi Kapolda menyampaikan bahwa telah ada 166 orang yang terlibat dalam Satgasus dengan memeriksa 68 orang saksi, 38 rekaman CCTV, dan 91 toko penjual bahan-bahan kimia per 14 Maret 2018.

Tim kedua dibentuk oleh eks Kapolri Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 melalui surat tugas nomor: Sgas/3/I/HUK.6.6./2019. Tim gabungan di bidang penyelidikan dan penyidikan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan merupakan rekomendasi dari hasil laporan tim pemantauan proses hukum Novel Baswedan yang dibentuk oleh Komnas HAM RI. Tim tersebut beranggotakan 65 orang, 53 orang diantaranya berasal dari Polri. Tim yang diketuai oleh Polda Metro Jaya, Idham Azis telah memeriksa 74 orang, 38 rekaman CCTV, dan 114 toko penjual bahan-bahan kimia yang juga melibatkan kepolisian dari Australia. Salah satu rekomendasinya yaitu membentuk tim teknis lapangan.

Tim ketiga yang dibentuk oleh eks Kapolri Tito Karnavian yaitu tim teknis kasus Novel Baswedan berdasarkan rekomendasi dari tim gabungan. Kapolri mengeluarkan Surat Perintah Tugas (Sprint) pada tanggal 1 Agustus 2019 yang diketuai oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nico Afinta dengan bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri Idham Azis. Tim teknis memiliki anggota sebanyak 120 orang yang bertugas selama enam bulan. Namun, Presiden Joko Widodo menolak permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa awal Desember akan menyampaikan hasil temuan tim teknis.

"Banyaknya tim yang dibentuk oleh kepolisian tidak linear dengan hasil kerjaan yang telah memakan waktu selama dua tahun delapan bulan. Apalagi Kapolri saat ini yaitu Idham Azis merupakan ketua dalam tiga tim yang telah dibuat. Selain itu, dengan tidak terselesaikannya kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan merupakan satu bukti nyata juga bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, khususnya perlindungan bagi pembela Hak Asasi Manusia," paparnya.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi punt menuntut agar Presiden Joko Widodo segera menyampaikan hasil perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan kepada publik. Ia juga meminta agar Kapolri Idham Azis dicopot bila tidak bisa mengungkap aktor penyerangan terhadap Novel.

"Presiden Joko Widodo harus mencopot Kapolri Idham Azis apabila tidak dapat menemukan aktor pelaku lapangan, aktor intelektual dan motif penyerangan," tegas dia.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga diminta segera membentuk tim gabungan independen untuk mengungkap aktor di balik penyerangan terhadap Novel Baswedan.

(Tari Oktaviani)

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID