Home » Bisnis

​KNTI: Pekerja Perikanan dan Kelautan Belum dengan Baik

print this page Selasa, 14/11/2017 | 08:53

Konferensi Force Labour and Slavery in South East Asia di Kota Quezon, Filipina. FOTO: Dok. pribadi

RILIS.ID, Quezon— Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan, penanganan masalah perikanan dan kelautan di tanah air belum melindungi pekerja sektor terkait secara signifikan. Padahal, Indonesia paling maju dalam mengatasi problem di sektor perikanan dan kelautan.

"Sekalipun terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dalam implementasinya, masih dirasa kurang maksimal," ujar perwakilan KNTI, Henri Pratama, sela konferensi "Force Labour and Slavery in South East Asia" di Kota Quezon, Filipina, baru-baru ini.

Masalah lainnya, banyak daerah pulau-pulau kecil dan merupakan wilayah kerja nelayan, diokupasi industri properti melalui reklamasi. Industri pariwisata pun demikian dengan pengambilalihan wilayah pesisir dan industri ekstraktif, seperti tambang nikel, batu bara, dan lainnya.​​

"Contohnya, seperti reklamasi Teluk Jakarta, tambang nikel di Bangka Belitung, dan banyak daerah lainnya," bebernya dalam siaran pers yang diterima rilis.id, Jakarta, Senin (13/11/2017). Hal ini, menimbulkan konflik antara nelayan dengan para pengusaha. Padahal, aturan dan regulasinya sudah sangat jelas diatur.

Sementara itu, perwakilan Ever Green Myanmar, ZZH, mengatakan, kondisi pekerja perikanan di negaranya rentan terhadap ancaman perdagangan manusia. Minimnya lapangan pekerjaan, memaksa warga Myanmar mencari pekerjaan sebagai buruh migran ke Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Delegasi Fisheries Action Coalition Tean (FACT) Kamboja, Rusraan, mengutarakan hal sama. Kondisi pekerja sektor perikanan di Kamboja sangat memprihatinkan. Parahnya, banyak anak di bawah umur yang ikut bekerja. 

Konferensi tersebut digelar South East Asia Fisheries for Justice Network (SEA Fish for J) pada 9-10 November dan merupakan bagian dari Asean People Forum (APF) 2017 yang diselenggarakan Asean Civil Society Conference (ACSC). 

Selain KNTI, sejumlah organisasi non-pemerintahan asal tanah air turut hadir pada acara tersebut. Diantaranya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Pikul NTT. 

Perwakilan organisasi sipil dari sejumlah negara di Asian Tenggara juga turut berpartisipasi, diantaranya asal Myanmar, Indonesia, Filipina dan Kamboja. Mereka mempresentasikan soal kondisi dan permasalahan pekerja sektor perikanan di negara masing-masing, termasuk soal IUU Fishing.

Penulis Fatah H Sidik
Editor Sukarjito

Tags:

KNTI

loading...