Home » Bisnis

Kisruh Kenaikan Tarif Setrum, KAMMI Desak Presiden Copot Dirut PLN

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Direktur Utama PT PLN (Persero). FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Joko Widodo secepatnya bertindak tegas dalam mengevaluasi Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir, terkait polemik kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pelanggan 900 VA yang terus meresahkan masyarakat.

Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menegaskan, kenaikan TDL ini bertolak belakang dengan program listrik murah yang dijanjikan pemerintahan Jokowi-JK.

"PLN  sebagai perusahan listrik milik negara sudah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan listrik murah bagi rakyat Indonesia," tegas Nur Rakhman di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Senada dengan itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Riko P. Tanjung menilai, faktor utama yang menyebabkan gagalkan realisasi program listrik murah adalah inefisiensi yang cukup besar di tubuh PLN.

"Merujuk kepada laporan keuangan PLN tahun 2016  dengan status  wajar dengan pengecualian, ini mengindikasikan  bahwa ada yang tidak beres di tubuh PLN," kata Riko.

Menurut Riko, PLN mestinya terbuka dan transparan dalam penentuan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik yang menjadi acuan dalam pemberian subsidi.

"Komponen-komponen penentuan BPP harus dibuka ke publik dengan transparan seperti  biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan lain-lain," terangnya.

Faktanya, lanjut Riko, Indonesia  menjadi salah satu negara dengan biaya TDL termahal di ASEAN. 

"Padahal, negara tetangga mengimpor bahan bakar untuk pembangkit listriknya dari Indonesia," beber Riko.

Dirinya menambahkan, kebijakan kenaikan TDL sangat berdampak bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, termasuk mahasiswa.

"Salah satu yang terkena dampak adalah mahasiswa yang selama ini mengontrak dan kost. Karena merekalah yang bayar listrik, bukan pemilik kontrakan atau kost," jelas Riko.

Oleh karena itu, simpul Riko, KAMMI mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN lantaran telah gagal dalam menjalankan tugasnya.

"Karena tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menyediakan listrik murah untuk rakyat Indonesia, KAMMI mendesak Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN," pungkas Riko.

Penulis Henrikus Setya
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

plntdltarif listrik

loading...