logo rilis
KIP Raib, Komisi X: Kemendikbud dan Perbankan Tanggung Jawab
Kontributor

22 Maret 2018, 13:15 WIB
KIP Raib, Komisi X: Kemendikbud dan Perbankan Tanggung Jawab
Anggota Komisi X DPR RI, M Nizar Zahro. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi X DPR RI, M Nizar Zahro menyatakan, ditemukannya sebanyak 643 KIP di Surabaya, Jawa Timur, membuktikan ada yang tidak beres dalam distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Gaung keberhasilan yang selama ini didengungkan ternyata jauh dari kenyataan. Ini seperti penyakit era Orde Baru yakni bantuan tidak sampai kepada yang berhak,” kata Nizar ditemui di Komplek Parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Anehnya lagi, kata Nizar, sudah 2 tahun berlalu ternyata uangnya belum dicairkan.

“Maka yang patut dikritisi adalah kinerja Kemendikbud yang tidak melakukan kroscek di lapangan. Sehingga kasus lenyapnya 643 KIP tidak terdeteksi oleh jajaran Kemendikbud,” ujar politisi Gerindra itu.

Semestinya pihak Kemendikbud tidak berhenti hanya di pengiriman saja, tetapi juga harus mengecek kepada pihak pihak penerima, apakah sudah menerima atau belum.

“Pihak Kemendikbud juga harus pro aktif bertanya ke perbankan apakah dana bantuan pemerintah sudah dicairkan semua atau belum. Bila kroscek itu dilakukan maka kasus hilangnya 643 KIP akan diketahui 2 tahun yang lalu. Berhubung pihak Kemendikbud diam saja, maka kasus tersebut baru terbongkar sekarang, itu pun karena laporan anak pemilik laundry, bukan oleh pihak Kemendikbud,” sebut Nizar.

Disamping itu, pihak perbankan juga patut dimintakan pertanggungjawaban karena tidak melaporkan adanya dana yang belum dicairkan.

“Perbankan adalah bidang kerja profesional dimana audit keuangan selalu dilakukan setiap berkala. Aneh jika selama 2 tahun perbankan membiarkan mengendapnya bantuan pemerintah,” sebut Nizar.

Atas diamnya pihak perbankan, maka patut diajukan pertanyaan apakah kasus mengendapnya bantuan pemerintah di perbankan merupakan hal yang lumrah? Jika ini yang terjadi maka pihak perbankan wajib segera mengumumkan berapa jumlah bantuan pemerintah yang mengendap di kasnya.

“Pihak perbankan tidak boleh mengambil keuntungan atas mengendapnya bantuan pemerintah yang sesuatu hal belum dicairkan oleh penerimanya,” ujarnya.

Diharapkan pihak kepolisian segera mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Agar kasus serupa tidak lagi terjadi di masa yang akan datang,” pungkas Nizar.
 

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID