logo rilis
'Kicauan' Setnov Jadi Tantangan buat Pemerintah
Kontributor
Tari Oktaviani
24 Maret 2018, 13:30 WIB
'Kicauan' Setnov Jadi Tantangan buat Pemerintah
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Ketua departemen politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai, penyebutan nama dua politisi PDIP yang kini ada di jajaran pemerintahan menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Hal itu dia sampaikan dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

"Dengan muncul nama Puan dan Pramono ini menjadi ujian bagi pemerintah Presiden Jokowi. Apa betul bisa tegakan penegakan hukum yang sesuai nawacita," katanya.

Menurutnya, saat ini tingkat kepercayaan rakyat pada KPK 86 persen. Untuk itu dia pun meminta agar KPK juga berani mengusut dua nama itu, meskipun berasal dari partai pendukung pemerintah.

"Semua nama yang disebut harus dibuktikan dan diungkap tanpa terkecuali. Baik itu partai pendukung pemerintah maupun oposisi. Jangan sampai pilih kasih," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyebutk, pernyataan Presiden Jokowi juga menjadi lampu hijau untuk KPK dalam mengusut kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini. Dia menyampaikan, belajar dari pengalaman sebelumnya, beberapa nama yang disebut Nazaruddin juga nyatanya terbukti.

"Betul pak Jokowi katakan kalau ada bukti cukup ya telusuri jadi saya kira lampu hijau untuk jangan ragu ungkap kasus Setya Novanto. Paling tidak merujuk ke Nazarudin. Nazarudin dia sering 'nyanyi' tapi sebagian besar yang dia katakan itu terbukti jadi saya bayangkan mungkin para pentolan DPR paham yang ini main di mana yang itu main di mana," paparnya.

Sebelumnya, Terdakwa kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto mengatakan, petinggi fraksi Partai PDI Perjuangan kala itu juga ikut kecipratan duit hasil dugaan korupsi. Hal itu ia ketahui dari keterangan pengusaha Made Oka Masagung.

"Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, disana saya berikan ke Puan Maharani US$500 ribu Pramono Anung  US$500 ribu," kata Novanto dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Mendengar itu, hakim pun memastikannya kembali kepada Novanto. Ketua majelis hakim Yanto menanyakan siapa yang memberikan uang kepada dua orang politisi PDIP itu.

"Itu keterangan anda?" tanya hakim Yanto.

"Itu keterangan beliau, keterangan Pak Oka," jawab Novanto.

Dia sendiri merasa heran sebab justru Oka saat menjadi saksi di persidangan malah mengaku lupa telah menampung uang e-KTP. Namun begitu, Novanto kembali mempertegas terkait rekaman percakapan yang diputar jaksa beberapa waktu lalu bukan terkait e-KTP.

Editor: Elvi R


komentar (0)