logo rilis
KIARA Minta Perlindungan HAM Pekerja Perikanan Ditingkatkan
Kontributor
Elvi R
29 April 2018, 14:00 WIB
KIARA Minta Perlindungan HAM Pekerja Perikanan Ditingkatkan
Nelayan tradisional melaut di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. FOTO: RILIS.ID/Fatah Sidik

RILIS.ID, Jakarta— Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan adanya peningkatan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja di sektor perikanan di Tanah Air. Sehingga, tidak ada lagi pekerja yang terampas hak-haknya.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati mengatakan, sampai hari ini perlindungan bagi pekerja sektor perikanan masih lemah. Bahkan untuk menegakkan perlindungan bagi pekerja di atas kapal perikanan.

Susan Herawati mengingatkan, masih ditemukan sejumlah kabar mengenai pekerja di kapal ikan yang dipaksa untuk memenuhi kuota produksi tanpa memperhatikan pemenuhan aspek HAM.

"Peraturan Menteri No 35/2015 soal sertifikasi HAM sampai hari ini belum jelas implementasinya," katanya, di Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Sebelumnya, KKP bersama Satgas 115 dan Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR) Indonesia serta Yayasan Standard Pelaporan HAM Internasional (FIHRRST) dengan dukungan Kedutaan Besar Belgia menggelar Konferensi Internasional Perlindungan HAM dalam Industri Perikanan Indonesia di kantor KKP, Jakarta, Senin (27/3).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ketika itu menyatakan, acara ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan dan pelanggaran HAM pada industri perikanan.

Menteri Susi menuturkan, dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, KKP telah menerapkan kebijakan moratorium serta melakukan analisis dan evaluasi pada kapal ikan yang pembuatannya dilakukan di luar negeri.

"Dari kegiatan Anev menemukan banyak pelanggaran HAM serius di industri perikanan, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan manusia, kerja paksa, eksploitasi anak, penyiksaan, diskriminasi upah dan pembayaran di bawah tingkat minimum, dan bekerja tanpa perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja," ungkap Susi.

Kegiatan Anev, lanjut Susi, juga menemukan setidaknya 168 dari 1.132 kapal ikan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri (14,8 persen) melakukan tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa.

Selain itu, International Organization for Migration (IOM) melaporkan, 1.207 dari 1.258 nelayan asing yang bekerja di kapal ikan eks-asing merupakan korban perdagangan manusia di perairan domestik.

Sebelumnya dalam kasus Benjina di Maluku pada 2014 lalu, pihak kementerian juga melaporkan bahwa lebih dari 682 orang (di Benjina) dan 373 orang (di Ambon) ditemukan telah menjadi korban perbudakan modern.

"Dengan bersama-sama, kita akan terus mengkampanyekan bahwa illegal fishing merupakan dasar dari kejahatan HAM di industri perikanan. Ini juga untuk memastikan hak mereka dilindungi dan diperhatikan," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kesempatan tersebut.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)