Mohammad Nasih

Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE

Khilafah, Imamah, dan Imarah

Rabu, 13/12/2017 | 13:49

ISLAM memandang kepemimpinan politik sebagai sesuatu yang sangat penting. Bahkan Nabi Muhammad saw memberikan panduan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh rombongan yang terdiri atas minimal tiga orang, salah satunya harus dijadikan sebagai pemimpin. 

Islam memiliki perspektif sangat luas tentang kehidupan di dunia ini, salah satunya sebagai perjalanan untuk kembali kepada Allah Swt. Agar bisa kembali, maka diperlukan pemimpin yang memandu pada jalan yang benar, sehingga bisa kembali kepada Allah dengan selamat dan meraih keberuntungan.

Konsepsi pemimpin dan kepemimpinan diambil dari al-Quran dan/atau hadits Nabi Muhammad, dan disebut dengan berbagai istilah, di antaranya khalîfah (khilâfah), imâm (imâmah), dan uli al-amr (imârah). Mestinya masih terdapat sebutan-sebutan lain, tetapi kurang—bahkan tidak—populer sama sekali dalam khazanah intelektual politik Islam, misalnya: mâlik (raja, kerajaan), wali (pelindung, wilayah), dan ra’in (penggembala).

Padahal hadits tentang bahwa setiap pribadi sesungguhnya adalah ra’in (pemimpin) bisa dikatakan lebih terkenal di antara ayat atau hadits lain yang dianggap sebagai dasar bagi konsepsi kepemimpinan. Nabi Muhammad bersabda: Kullukum râ’in wa kullukum mas’ûlun ‘an ra’iyyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Bahkan di Indonesia, hadits ini melahirkan konsepsi “rakyat” (ra’iyyah).

Khilâfah dan imâmah mendominasi wacana dalam kajian kepemimpinan politik Islam, karena diusung oleh dua sekte paling terkenal, yakni Sunni dan Syiah. Istilah khilafah sering digunakan oleh kalangan Sunni dan menjadikan empat pemimpin yang paling awal setelah Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang lurus/benar (al-khulafâ’ al-râsyidûn). Namun, wacana tentang khilâfah sekarang lebih populer oleh Hizbut Tahrir (Indonesia) dengan konsepsi yang telah mereka konstruksi secara berbeda.

Kelemahan dasar dan fatal wacana khilafah yang mereka usung adalah sering menyebut bahwa khilâfah Islâmiyah berakhir dengan berakhirnya kekuasaan Utsmaniyah pada 1924. Padahal sejarah mencatat dengan sangat jelas bahwa Utsmaniyah, dan sesungguhnya juga Abbasiyah dan Umayyah, bukanlah khilâfah yang dikonsepsikan itu, melainkan murni kerajaan, karena pergantian kekuasaan jelas-jelas didasarkan kepada garis keturunan dan tidak memungkinkan mekanisme lain untuk melakukan rekrutmen pemimpin.

Imâmah seolah hanya milik kalangan Syiah. Ini terutama karena kalangan Syiah mengkonsepsikan bahwa yang berhak menjadi pemimpin hanyalah kalangan ahl al-bayt (keluarga atau keturunan Nabi). Istilah imam, selain disebut dalam al-Quran dan hadits, juga digunakan secara teknis dalam praktik ibadah shalat yang dilakukan setiap hari oleh umat Islam. 

Orang yang memimpin shalat disebut sebagai imam shalat. Dan dalam praktik kepemimpinan di awal Islam, orang yang memimpin shalatlah yang menjadi pemimpin politik, sehingga tidak ada sama sekali paradigma tentang pemisahan antara otoritas agama dengan otoritas politik. Dalam paradigma Islam awal, justru yang terbaik dalam agamalah yang seharusnya menjadi pemegang otoritas politik, agar politik bisa menjadi sarana untuk mentransformasikan kebenaran.

Sedangkan imârah, walaupun tidak begitu populer, tetapi sesungguhnya juga digunakan dalam konteks federasi tujuh emirat, yakni: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, Umm al-Qaiwain, sehingga membentuk yang disebut dengan Uni Emirat Arab. Di Indonesia, imârah mestinya menjadi terkenal, terutama pada saat rezim Orde Baru memperkuat wacana tentang ketaatan kepada uli al-‘amri

Namun, walaupun pemegang otoritas politik diwacanakan oleh Orde Baru sebagai uli al-‘amri, pemimpin tertinggi di antara mereka sama sekali tidak disebut dengan amir. Wallahu a’lam bi al-shawab.