logo rilis
Ketum PP Muhammadiyah: Pemilu Jangan Membuat Persatuan Indonesia Rusak
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
18 Mei 2019, 20:30 WIB
Ketum PP Muhammadiyah: Pemilu Jangan Membuat Persatuan Indonesia Rusak
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Malang— Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan semua pihak untuk mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dalam proses penghitungan, sampai pada tahap pengumuman Pemilu 2019. 

Muhammadiyah, kata Haedar, juga mengajak seluruh warga negara dan bangsa untuk berpijak di atas hukum dan konstitusi. 

"Harus menerima apa yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu kita harus kawal juga," kata Haedar Nashir di sela Kajian Ramadan DPW Muhammadiyah Jawa Timur dan buka bersama di UMM Dome, Sabtu (18/5/2019). 

Haedar juga mengingatkan pada segenap rakyat Indonesia agar Pemilu 2019 tidak sampai membuat retak sebagai bangsa. Pasalnya, menurut dia, selama ini persatuan menjadi kekuatan negeri ini.

"Sumbangan umat Islam untuk bangsa ini sangat besar, yakni menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada negeri Muslim yang memberi toleransi yang begitu baik. Artinya, umat Islam itu menjadi penyangga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, jangan dirusak," ujarnya. 

Sejak Indonesia mengamandemen Undang-undang Dasar tahun 1945, kata Haedar Nasir, ada satu ayat yang ditambahkan, yang dulu tidak ada di UUD 45 asli, yakni Indonesia negara hukum.

Kepada mereka yang dulu terlibat dalam amandemen, Haedar Nashir meminta untuk membaca kembali amandemen tersebut. Bahwa Indonesia, menurutnya, adalah negara hukum. 

Dengan begitu, ungkap Haedar, segala permasalahan harus diselesaikan lewat hukum. Namun, lanjut dia, penegak hukum juga harus adil dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

"Ketika kita menjunjung tinggi politik nilai, kita akan berhadapan dengan politik yang pragmatis-oportunistik. Dalam bahasa lain, yakni politik jahiliyah atau politik ketertinggalan dan keterbelakangan secara nilai. Kita ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk membangun umat terbaik dan menjadi bangsa unggulan," paparnya.

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID