Ketua MPR: Calon Kepala Daerah Lampung Jangan Rakus dan Serakah - RILIS.ID
Ketua MPR: Calon Kepala Daerah Lampung Jangan Rakus dan Serakah
Nailin In Saroh
Jumat | 09/03/2018 20.17 WIB
Ketua MPR: Calon Kepala Daerah Lampung Jangan Rakus dan Serakah
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan, para calon kepala daerah Lampung agar tidak rakus dan serakah sebagai pengelola negara. Ia juga mewanti-wanti calon gubernur dan wakil gubernur Lampung untuk tidak melakukan demokrasi transaksional dalam gelaran kampanye mendatang, Serta mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang pribadi.

"Demokrasi pancasila itu yang berkuasa adalah rakyat. Demokrasi pancasila harus menghasilkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteran bersama. Kalau saling benci, saling lapor, itu bukan demokrasi pancasila tapi demokrasi transaksional. Demokrasi transaksional melahirkan selingkuh. Kalau kita laksanakan demokrasi pancasila, Insyaallah aman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Zulkifli dalam Diskusi Membedah Janji Politik dan Komitmen Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018-2023 yang diselenggarakan Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK PLP) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Ia mengingatkan para calon kepala daerah, untuk benar-benar menggunakan kekuasaannya demi kepentingan rakyat, agar terhindar dari operasi KPK. Sebab, sekarang menjadi bupati atau gubernur dianggap sebagai jalan singkat mensejahterakan diri.

"Bagi-bagi tambang, bagi-bagi tanah, bagi-bagi proyek itu yang dilahirkan. Sudah 300 kepala daerah ditangkap KPK, katanya akan ada 34 lagi. KPK nakut-nakutin. Sudah takut, ditakut-takuti lagi," bebernya.

Menurutnya, bangsa kaya, maju, tidak akan bergantung pengelolanya. Selain itu, kepercayaan jadi hal penting antar partai politik bukan untuk perkaya diri, tapi untuk kepentingan Indonesia. Calon kepala daerah, kata Zulkifli, perlu memiliki nilai-nilai untuk melaksanakan sumpah jabatan dengan baik.

"Itu lah tugas dan bekal bagaimana bertata negara dengan baik. Sekarang kasus sudah ada 300 kepala daerah, 20 gubernur, ratusan DPR akan berkurang banyak," pungkasnya.

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID