logo rilis

Ketua MPR: Amandemen UUD 45 Perlu Ijin Parpol dan Presiden
Kontributor
Nailin In Saroh
06 Februari 2019, 18:00 WIB
Ketua MPR: Amandemen UUD 45 Perlu Ijin Parpol dan Presiden
Ketua MPR Zulkifli Hasan, FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta—
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengaku, pihaknya saat ini tengah membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amendemen UUD 1945. MPR, pun sudah membuat panitia ad hoc pembahasan UU.

"Jadi MPR sudah sepakat panitia ad hoc 1 dan panitia ad hoc 2 bidang pokok haluan negara dan rekomendasi, Tap MPR, dan tata tertib," ujar Zulkifli saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Aspirasi Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) kepada Ketua MPR RI, tentang 'mengapa kita harus kembali ke UUD 1945?' di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Namun, lanjut Zulkifli, pembahasan masih perlu adanya keputusan politik dari Presiden Jokowi dan pimpinan partai politik. Apabila pembahasan itu tidak disetujui, kata dia, maka nantinya akan menjadi bahan untuk pimpinan MPR mendatang.

"Setelah jadi bahan tergantung putusan politik presiden dan pimpinan parpol kalau setuju kita akan amendemen," tegas Zulkifli.

Pada kesempatan yang sama, Zulkifli juga menyebutkan, telah terjadi inkonsistensi antara Pancasila, UUD 1945, dengan Undang-Undang (UU) serta peraturan daerah di Indonesia. Inkonsistensi itu, menurutnya, menyebabkan tujuan kemerdekaan bangsa tidak terwujud.

"Tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mensejahterakan rakyat," katanya.

Menurutnya, cita-cita kesejahteraan yang hingga kini belum terwujud lantaran angka kemiskinan dan pengangguran hingga saat ini masih tinggi.

"Dulu VOC datang satu kapal, Belanda menjajah 350 tahun. Sekarang berbondong-bondong datang ribuan tenaga kerja asing ke Indonesia, sementara masih banyak pengangguran," pungkas Zulkifli.

Zulkifli pun menyoroti soal ketimpangan di Indonesia. Diantaranya, 20 persen orang menguasai 80 persen kekayaan negeri ini. Kondisi itu, kata dia, mencerminkan cita-cita keadilan yang belum tercapai.

"Ini akibat dari inkonsistensi antara Pancasila, UUD 1945 dan peraturan di bawah. Makanya, harus segera ada perbaikan terhadap konstitusi," tutup Zulkifli.

 

BalasTeruskan

   



Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID