logo rilis
Ketua DPRD Sumut: Status Tersangka Tak Ganggu Kinerja Dewan
Kontributor
Taufiqurrohman
02 April 2018, 16:58 WIB
Ketua DPRD Sumut: Status Tersangka Tak Ganggu Kinerja Dewan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Medan— Status tersangka yang dikenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, diyakini tidak mengganggu kinerja lembaga legislatif itu.

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, mengatakan pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai status tersangka itu langsung dari KPK. Secara kelembagaan, pihaknya telah mengarsipkan surat dari KPK yang berisi pencantuman status tersangka dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), atas dugaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tersebut.

Dari analisa beberapa hari ini, termasuk dengan mengacu profesionalisme setiap anggota DPRD Sumut, pihaknya berkeyakinan tidak ada kinerja yang terganggu.

"Saya yakin, tidak mengganggu kinerja. Kita tetap menjalankan fungsi secara kelembagaan," kata Arman di Medan, Senin (2/4/2018).

Saat ditanyakan tentang tidak nampaknya sejumlah anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka itu, Arman berujar, anggotanya tersebut tengah ada tugas lain. Ia pun membantah, jika anggotanya menghilang pascaditetapkan tersangka oleh KPK.

"Bukan menghilang, tapi belum jumpa. Hari ini tidak hadir (ke DPRD), besok-besok akan datang," ujarnya.

Namun, politisi Partai Golkar itu berharap, masyarakat dan kalangan pers tetap menerapkan asas praduga tak bersalah meski adanya sejumlah anggota DPRD Sumut dijadikan tersangka.

"Meski berstatus tersangka, tetap diberlakukan asas praduga, yang berhak memutuskan bersalah atau tidak adalah pengadilan," kata Wagirin Arman.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar status tersangka dari KPK tersebut tidak dijadikan untuk mengganggu kondusivitas Sumut.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan Sprindik terhadap 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 terkait dugaan suap yang diterima dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam pembahasan APBD dan pembahasan pertanggungjawaban APBD.

Dari jumlah tersebut, 10 orang diantaranya masih menjadi anggota DPRD Sumut periode 2014-2019.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)