logo rilis
Ketua DPR Sebut Aturan KPU 'Cuti Presiden' Mengada-Ada
Kontributor
Sukma Alam
04 April 2018, 12:47 WIB
Ketua DPR Sebut Aturan KPU 'Cuti Presiden' Mengada-Ada
Bambang Soesatyo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku heran dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat Peraturan KPU (PKPU) terkait Presiden dan Wakil Presiden petahana ikut Pemilu Presiden 2019 wajib cuti ketika kampanye.

"Kebijakan ini tidak biasa karena itu saya tidak tahu motivasi dan dasarnya KPU membahas dan mengambil keputusan tersebut," kata Bambang di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Dia mengatakan, apabila Presiden petahana mengambil cuti saat kampanye maka akan ada kekosongan kekuasaan sehingga harus dipikirkan secara matang karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan negara.

Bambang mengatakan selama pelaksanaan Pilpres, ketika Presiden petahana maju dalam kontestasi, tidak ada gangguan sehingga bisa melewatinya dengan aman.

"Peristiwa Pilpres bukan kali ini saja, kita sudah melewati masa-masa Pilpres dan memberikan pengalaman kepada kita. Kita tidak melihat adanya gangguan ketika Presiden masih menjabat lalu mencalonkan diri kembali," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menilai aturan cuti tersebut mengada-ada karena berdampak rumit sehingga harus diperjelas dasar konstitusi aturan tersebut.

Sebelumnya, Anggota KPU RI Wahyu Setiawan menjelaskan, pihaknya akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019. Keduanya wajib cuti di luar tanggungan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti di luar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4) kemarin.

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai capres maupun cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

"Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye dihari libur tidak perlu cuti. Cuti di luar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan," ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilkada.

Pasal 281 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan. Berikut di antaranya:
a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)