logo rilis
Ketua DPR RI Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP
Kontributor
Nailin In Saroh
20 September 2019, 23:00 WIB
Ketua DPR RI Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP
Ketua DPR RI. Bambang Soesatyo

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk meminta pengesahan RUU KUHP di Sidang Paripurna yang telah disepakati pada Selasa (24/9/2019) mendatang. Penundaan dilakukan sambil menunggu permintaan pemerintah juga sebagai bukti DPR mendengarkan dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya.

"Semua fraksi di DPR RI, saya yakin akan memiliki sikap yang sama, yang sudah berbicara tentang rakyat. Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk dibahas pada Senin (23/9) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus. Mengambil keputusan tingkat I telah dilakukan kemarin di DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. Tinggal ketok palu di paripurna untuk pengesahan yang rencananya akan digelar pada Selasa 24 September, "ujar Bamsoet saat membuka Diskusi Publik 'Merawat Golkar sebagai Rumah Besar Kebangsaan ', di Jakarta, Jumat (20/9).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, jika pada pertemuan Bamus tanggal 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju, maka selanjutnya akan melanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.

"Sebagai pimpinan DPR Kemarin kami telah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RUU KUHP. Masih ada beberapa artikel yang mengundang kontroversial. Ini akan kita bahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, beberapa pasal yang dianggap kontroversial antara lain artikel yang membahas soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara. 

"Memang tidak mudah kita berjuang untuk memiliki buku induk atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri telah meminta KUHP kolonial peninggalan Belanda. Saya bisa mendapatkan tekanannya yang luar biasa. Dalam pembahasan RUU KUHP ini, lanjutkan dengan DPR RI yang cepat mendapatkan bantuan yang berkaitan dengan masalah LGBT. Terkait ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga kita. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tidak ingin ada pelarangan LGBT di KUHP kita. Mereka ingin LGBT tumbuh subur di Indonesia. Sikap DPR pasti, kita penentang terdepan untuk LGBT berkembang di Indonesia, "tegas Bamsoet.

Namun, legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini belum dapat memastikan sebelum pertemuan Bamus Senin mendatang, apakah pengesahan RUU KUHP akan dilaksanakan pada DPR periode saat ini atau selanjutnya. Sebab, hal itu akan dibahas kembali dalam rapat konsultasi DPR dengan pihak pemerintah.

"DPR akan meminta persetujuan Pemerintah dan Masyarakat untuk meminta pengesahan RUU KUHP. Bagaimana kelanjutan pengesahan RUU ini kita akan lihat kembali, karena kita akan membawa ini ke Rapat Bamus DPR hari Senin depan untuk kita minta bantuan dari pertemuan fraksi melalui pertemuan Bamus," pungkas Bamsoet




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID