logo rilis
Ketua DPR Harap Presiden Ingatkan Menteri Koperasi Tuntaskan RUU Perkoperasian Pekan Depan
Kontributor
Nailin In Saroh
06 September 2019, 14:30 WIB
Ketua DPR Harap Presiden Ingatkan Menteri Koperasi Tuntaskan RUU Perkoperasian Pekan Depan
Ketua DPR RI. Bambang Soesatyo terima Gerakan Koperasi Indonesia.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, untuk meminta Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 13 September 2019 untuk membuka pembicaraan RUU Perkoperasian. Setelah disetujui di rapat kerja komisi, RUU Pengoperasian tetap dilakukan ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Menyetujui, sebelum masa bakti DPR RI periode 2014-2019 berakhir pada akhir September 2019, pemerintah dan DPR RI dapat mempersembahkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru, mengundangkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang telah tidak dapat digunakan untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan dan RUU Pengoperasian sudah sangat ditunggu para pegiat koperasi, disetujui pemerintah yang diwakili Kementerian Koperasi dan UKM juga harus proaktif hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, "ujar Bamsoet saat menerima Gerakan Koperasi Indonesia, di DPR RI, Jakarta, Kamis (Kamis) 5/9/2019).

Turut hadir antara lain Ketua Umum Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia Mayjen TNI (purn) Riamzi, Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren Mohamad Sukri, Ketua Umum Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia Aip Syarifuddin, Ketua Umum Induk Koperasi An-Nisa Muslimat NU Syarifah Hidayati, Sekretaris Umum Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Irjen Pol (purn) Boedhi Santoso, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Karyawan Sarjono Amsan, dan Sekretaris II Koperasi Syariah se-Indonesia Emalia Tanjung. Hadir pula Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, membahas RUU Pengoperasian yang telah melalui berbagai tahap dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Gerakan Koperasi Indonesia yang mendukung DPR RI segera mengesahkan RUU Perkoperasian. Pengesahan RUU Pengoperasian selain akan memperkuat soko guru kinerja nasional, juga akan memperkuat posisi Koperasi dalam kesetaraan dunia usaha dengan BUMN dan swasta.

"Salah satu poin penting RUU Perkoperasian adalah melarang para renterir yang berkedok Koperasi dan berlindung dalam topeng ekonomi kerakyatan. Jika ada yang melaksanakannya, mereka yang meminjamkan uang rakyat harus memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Jika koperasi bisa meminta bantuan dari pihaknya, mereka bisa meminta pertolongan." Seperti ini perlu dilakukan agar rakyat tidak menjadi korban, sehingga koperasi yang perlu betul-betul sesuai jati diri Indonesia berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, "jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, data Kementerian Koperasi dan UKM menambahkan jumlah koperasi aktif di Indonesia per akhir tahun 2018 mencapai 138.140. Kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) juga meningkat. Di tahun 2017 diterima 4,48 persen atau setara Rp 452 trilun, sedangkan di akhir 2018 mencapai 5,1 persen atau total Rp 753,84 triliun.

"Jika RUU Perkoperasian bisa disahkan, koperasi akan semakin kuat dan sehat. Diharapkan di tahun mendatang dapat menyumbang dua digit terhadap PDB. Naik di Singapura yang mencapai 10 persen terhadap PDB, Selandia Baru 20 persen, Prancis dan Belanda sebesar 18 persen," pungkas Bamsoet .

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID