logo rilis
Ketua DPR Desak Dubes Singapura Jelaskan Iklan Jual Beli PRT asal Indonesia
Kontributor

17 September 2018, 17:02 WIB
Ketua DPR Desak Dubes Singapura Jelaskan Iklan Jual Beli PRT asal Indonesia
Ketua DPR Bambang Soesatyo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Polri segera menggandeng Interpol untuk mengungkap kasus perdagangan manusia menyusul adanya iklan penyediaan pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia pada sebuah situs e-Niaga di Singapura.

Menurut Bamsoet, demikian politisi Golkar ini disapa, harus ada kepastian perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di mancanegara, termasuk yang menjadi pekerja migran.

Bamsoet mengatakan, berbagai institusi yang terkait langsung persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) harus segera turun tangan dan bersinergi. Antara lain Polri, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Migrant Care.

“Meminta Kepolisian RI bekerja sama dengan Interpol mengungkap latar belakang pembuatan iklan tersebut dan bersama Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, BNP2TKI, serta Migrant Care untuk menuntut tindakan hukum terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi pekerja migran Indonesia,” ujar Bamsoet melalui pesan singkat yang diterima rilis.id, Senin (17/9/2019).

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah menggunakan jalur diplomasi dalam persoalan itu untuk mendesak Duta Besar Singapura di Jakarta menjelaskan iklan penyedia  PRT tersebut. 

“Karena iklannya merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kami  mendukung sikap Indonesia melakukan protes dengan mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura,” tegasnya. 

Namun, mantan ketua Komisi III DPR itu juga mengakui bahwa masalah PMI di mancanegara tak terlepas dari persoalan di dalam negeri. Oleh karena itu Bamsoet meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNP2TKI lebih selektif dalam mengirimkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. 

“Pengiriman TKI ke luar negeri harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melalui agen yang memang telah mempunyai izin dari Kemnaker,” tegasnya. 

Yang tak kalah penting adalah mengasah skill para calon TKI. Untuk itu, Bamsoet meminta Kemnaker memanfaatkan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) untuk menggembleng para calon TKI.

“Agar para pekerja mempunyai bekal pengetahuan dalam menerima tawaran bekerja di luar negeri,” pungkasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID