Home » Fokus » Politik di Ranah Hukum

Kerja Politik di Ranah Hukum

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

ILUSTRASI: RILIS.ID/Akbar Pathur

PEKAN lalu, di depan forum Konferensi Global Parlemen Melawan Korupsi (GOPAC), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpidato tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Dia yakin, pemberantasan korupsi menjadi langkah kunci untuk mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

"Korupsi telah membuat program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, dan telah menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat," kata Fadli yang juga menjabat Presiden GOPAC ini di Bali, Kamis (7/9/2017). Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, kata Fadli, namun jika korupsi masih masif, kesejahteraan masyarakat hanya tinggal mimpi.

Fadli juga menawarkan tiga peran strategis lembaga parlemen untuk membantu pemberantasan korupsi. Yaitu melalui legislasi, kontrol anggaran, dan pengawasan. Dia pun menyerukan kerja sama antar lembaga parlemen global dalam upaya pemberantasan korupsi.

Belum sepekan setelah pidato itu, Fadli dilaporkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (13/9/2017). MAKI menduga Fadli telah melanggar kode etik DPR dengan menandatangani surat pimpinan DPR kepada KPK. Surat itu berisi permintaan kepada KPK untuk menunda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto sampai ada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Ini tindakan abuse of power (penyalahgunaan wewenang, red) dan melanggar kode etik," Boyamin kepada rilis.id, Rabu (13/9/2017). Menurutnya, tugas DPR sepantasnya membela rakyat kecil dan tertindas.​​ "Ini 'kok malah bela tersangka korupsi?" imbuhnya.

Ketika ditanya, Fadli mengaku bahwa dirinya menandatangani surat permintaan tersebut kepada Pimpinan KPK. Hal itu dilakukannya atas permintaan Novanto. "Saya hanya meneruskan aspirasi," katanya. Dia juga beralasan, permintaan Novanto itu sama seperti halnya masyarakat umum yang banyak meminta hal yang sama.

Cuci Tangan

Namun Fadli mengelak ketika surat itu dianggap melanggar etika DPR. Dia mengaku tidak pernah meminta adanya penundaan pemeriksaan Setya Novanto. Melalui surat itu, dia hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. "Tidak pernah saya meminta menunda pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Isinya meneruskan surat aspirasi," ujarnya. Dia mengaku mau melakukan itu karena posisinya sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 

Senada dengan Fadli, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berpendapat surat tersebut bukan atas nama kelembagaan DPR, namun atas pribadi. "Itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan. Tetapi, surat secara dari pak Fadli Zon yang ditunjukkan surat itu ke Korpolhukam yang membidangi Komisi III yaitu komisi hukum," kata Taufik.

Ha senada disampaikan disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia menilai surat yang dikirimkan Fadli Zon kepada KPK terkait permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto tidak melanggar etika, karena hanya meneruskan aspirasi masyarakat. "Saya menilai tidak melanggar etika karena hanya meneruskan surat aspirasi dari Pak Novanto," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Fahri menjelaskan mekanisme di DPR untuk meneruskan surat aspirasi masyarakat, langsung diteruskan kepada lembaga yang dituju sehingga wajar ketika Fadli langsung meneruskan surat aspirasi Novanto kepada institusi KPK. Dia mengatakan setiap surat yang masuk ke Sekretaris Jenderal DPR dipilah untuk ditandatangani Pimpinan DPR berdasarkan bidangnya masing-masing.

"Memang semua surat yang diteruskan itu dikirim oleh Kesekjenan DPR ke institusi yang dituju," ujarnya. Karena itu Fahri menilai tidak beralasan kalau Fadli dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik karena mengirimkan surat ke KPK tanpa persetujuan Pimpinan DPR lain.

Dia mengatakan meneruskan aspirasi masyarakat, tidak perlu diketahui Pimpinan DPR lainnya sehingga tidak masalah ketika Fadli langsung meneruskan surat aspirasi dari Novanto tersebut. "Itu kan hanya meneruskan surat aspirasi, yaitu ada seorang yang mengusulkan suatu hal," katanya. Fahri menegaskan semua orang bisa mengirimkan surat aspirasi kepada DPR, dan akan diteruskan oleh institusi tersebut.

KPK Tidak Terpengaruh

Sementara itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan sedang mempelajari surat dari Ketua DPR RI Setya Novanto yang berisi permintaan untuk menunda proses penyidikan terhadap dirinya sampai sidang perkara prapradilannya selesai. "Surat tersebut sudah kita terima, tentu perlu dipelajari terlebih dahulu oleh pimpinan dan kami secara internal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Terkait surat itu, kata Febri, KPK juga akan mempelajari dan mencermati karena perihal suratnya itu adalah aspirasi atau pengaduan masyarakat.

"Bagaimana prosesnya sampai surat itu keluar dan apakah itu keputusan bersama di DPR, tentu itu bukan domain KPK untuk menanggapi. Saya kira itu lebih tepat mengacu pada proses yang ada di DPR," tuturnya.

Menurut Febri, posisi KPK terkait Setya Novanto saat ini adalah proses hukum akan terus berjalan dan juga surat yang diterima itu akan kami pelajari.

"Kami lebih pada posisi kurang lebih dua hal, yang pertama proses hukum akan terus berjalan, kami hormati proses praperadilan tersebut dan secara paralel penyidikan tetap kami lakukan. Yang kedua surat yang kami terima ini tentu akan kami pelajari," ujarnya.

Febri pun menegaskan bahwa proses praperadilan merupakan proses yang terpisah dengan proses penyidikan.

"Sampai dengan hari ini kami masih agendakan pemeriksaan terhadap saksi untuk tersangka Setya Novanto(SN) dan surat panggilan berikutnya juga sudah kita sampaikan pada tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tuturnya.

Pihaknya pun mengharapkan saat dijadwalkan kembali itu, Setya Novanto dapat datang untuk menjalani pemeriksaan. "Tentu kami berharap yang bersangkutan sudah sehat dan penuhi panggilan yang sudah kami layangkan," ucap Febri.

Febri menjelaskan bahwa KPK telah menerima surat dari DPR RI itu tertanggal 12 September 2017 perihal aspirasi atau pengaduan masyarakat. Surat itu ditujukan pada Ketua KPK dan ditembuskan pada sejumlah pihak, yaitu pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi III, dan pihak pengadu.

"Jadi kalau dibaca dari isi surat ini, pihak DPR dalam hal ini ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Bapak Fadli Zon, menyampaikan bahwa sebelumnya saudara Setya Novanto sebagai pihak pengadu, sebagai masyarakat itu mengirimkan surat pada DPR agar kemudian DPR menyampaikan surat kepada KPK atau menyampaikan permohonan yang disampaikan oleh Setya Novanto tersebut kepada KPK," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa surat itu terkait dengan dua hal yaitu proses praperadilan yang sedang berjalan dan juga proses penyidikan yang juga sedang berjalan di KPK.

"Jadi isi surat pada pokoknya pimpinan DPR atau Wakil Ketua DPR RI atau Korpolkam menerima surat dari saudara Setya Novanto pada 7 September 2017 perihal pemberitahuan proses hukum praperadilan dan pemeriksaan oleh KPK atas nama Setya Novanto," kata Febri.

Dalam surat tertanggal 7 September tersebut, kata Febri, dikemukakan sekitar empat poin yang secara umum terkait proses praperadilan yang sudah didaftarkan dan diagendakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan proses pemeriksaan yang sedang berjalan di KPK.

"Kemudian dalam surat tertanggal 7 September tersebut, pada poin 4 juga disebutkan bahwa terkait dengan surat panggilan KPK pada 6 September 2017 kepada saudara Setya Novanto, sebagai warga masyarakat Setya Novanto menghormati proses hukum dan selalu taat dengan proses itu," ucap Febri.

Selanjutnya, kata Febri, Setya Novanto memohon pada pimpinan DPR RI untuk menyampaikan surat pemberitahuan pada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dan melakukan penundaan pemeriksaan kepada Setya Novanto.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Setya Novanto juga telah menjagukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana praperadilan Novanto yang sedianya dijadwalkan pada Selasa (12/9/2017) ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rabu (20/9/2017).

Penulis Danial Iskandar

Tags:

fokuskorupsi e-ktpsetya novantofadli zonfahri hamzah