logo rilis

Kerap Dipandang Sinis, Ini Dampak Reklamasi
Kontributor
Ainul Ghurri
13 Januari 2018, 14:46 WIB
Kerap Dipandang Sinis, Ini Dampak Reklamasi
Pakar hukum Agraria Universitas Gadjah Mada Nur Hasan. FOTO: RILIS.ID/ Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Hasan menilai, reklamasi Teluk Jakarta memiliki dampak positif dan negatif. Salah satunya, melindungi hutan bakau di bagian Barat Pantai Jakarta. 

Tak hanya itu, dilihat dari segi geografis, kata dia, reklamasi sangat menguntungkan masyarakat DKI Jakarta. Sebab, adanya tambahan daratan baru, yang memiliki luas lebih dari 100 hektare.

"Wilayah DKI sendiri saat ini sudah sangat padat, kalau dilihat secara geografis. Reklamasi ini kan, akan menambah luasannya daratan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk bisa dibangun oleh pemerintah," katanya di kawasan Menteng Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Dengan bertambahnya daratan tersebut, masyarakat DKI bisa melakukan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keekonomian.

"Masyarakat bisa melakukan berbagai kegiatan di sana, entah kegiatan sosial atau pun kegiatan ekonomi," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, sesuai perjanjian antara pemerintah dan pengembang, pulau reklamasi tidak sepenuhnya digunakan pengembang untuk kegiatan bisnis. Melainkan, masih ada sebagian lokasi yang dapat digunakan masyarakat untuk ruang terbuka dan kawasan padang pantai untuk berekreasi.

"Pulau reklamasi yang digunakan untuk kegiatan bisnis itu kan hanya 52 persen, sedangkan sisanya digunakan untuk ruang terbuka. Artinya, ini bisa digunakan masyarakat DKI untuk berekreasi dan bersilaturrahmi," tuturnya.

Sementara itu, dampak buruk dari reklamasi merupakan tanggung jawab dari pemerintah DKI. Sehingga, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut.

"Jadi, tugasnya pemerintah itu ya mencegah agar dampak negatif dari reklamasi ini tidak terjadi," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menolak permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan penerbitan dan menunda Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau hasil reklamasi, yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, jika pihaknya membatalkan HGB pulau hasil reklamasi di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Untuk itu, ia pun menegaskan, HGB yang telah dikeluarkan tidak bisa ditarik kembali.


#Pakar Hukum Agraria UGM
#Nur Hasan
#Rekamasi
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)