logo rilis
Kepemimpinan Politik
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
25 April 2018, 16:37 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Kepemimpinan Politik
ILUSTRASI: Hafiz

JIKA kepemimpinan dalam arti paling dasarnya dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk membuat banyak orang mau melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak mereka inginkan, maka kepemimpinan politik bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk itu karena adanya kekuasaan formal dalam negara. 

Jika kekuasaan tersebut tidak lagi melekat pada dirinya, maka kemampuan untuk itu bisa jadi akan hilang seketika. Bahkan, sebagai sekadar contoh ekstrem, tidak sedikit kasus orang yang sebelumnya memiliki kekuasaan besar, tetapi setelah kalah dalam perebutan kekuasaan, kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi.

Dalam segala sistem politik, kepemimpinan politik memiliki jangkauan yang sangat luas, karena di dalam negara terdapat struktur-struktur yang didesain untuk menyelenggarakan negara. Konsepsi penyelenggaraan negara secara umum meliputi pemberian jaminan perlindungan/keamanan dan kemakmuran kepada seluruh rakyatnya. 

Untuk mewujudkan itu, diperlukan kerja kolosal oleh seluruh struktur negara, mulai dari level paling atas sampai paling bawah. Semua harus bekerja bersama bahkan sinergis, untuk menghasilkan kerja-kerja yang optimal. “Bahan bakar” untuk mengerjakan semua itu pun sudah tersedia dengan adanya anggaran negara.  

Seorang pemimpin politik hanya akan bisa bekerja secara optimal untuk tujuan bernegara itu apabila mampu mengoptimalkan kerja-kerja struktur-struktur negara. Seorang pemimpin politik tidak bisa, dan karena itu tidak boleh bekerja secara soliter. Sebab, sebuah negara, yang paling kecil dengan jumlah penduduk yang paling sedikit sekalipun tidak mungkin dijangkau secara keseluruhan oleh hanya satu orang saja. 

Karena itulah, pemimpin politik harus memiliki imajinasi tentang apa yang harus diprogramkan dan bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk mengkonsolidasi struktur-struktur kekuasaan agar semuanya melakukan kerja-kerja yang diprogramkan.

Dalam konteks ini, seorang pemimpin negara harus benar-benar memahami tentang bagaimana sistem politik bekerja. Hanya dengan cara memahami dan menggunakan struktur-struktur dalam sistem itulah, kerja kolosal yang menjadi indikator negara hadir dalam setiap kebutuhan rakyat benar-benar nyata.
 
Namun, yang sering terjadi, terlebih dalam era digital sekarang ini, tidak sedikit pemimpin politik membangun “seolah-olah kerja” dengan hanya melakukan sesuatu lalu direkam dan disebarkan agar menjadi viral. Video-video yang sesungguhnya adalah kerja yang sangat terbatas, kemudian diolah sedemikian rupa untuk membangun image telah melakukan kerja besar yang menjangkau keseluruhan wilayah dengan seluruh warganya. 

Pemimpin politik yang tidak mengoptimalkan sarana yang dimiliki oleh negara, sesungguhnya telah melakukan pengabaian yang luar biasa. Dengan melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan struktur-struktur negara yang telah ada, terlebih dengan maksud pencitraan, seorang pemimpin politik telah terjatuh kepada level orang yang tidak memiliki kepemimpinan politik. 

Untuk melakukan kerja-kerja yang demikian, tidak dibutuhkan orang yang memiliki kekuasaan besar yang bisa menjalankan alat ruda paksa atas siapa pun yang membangkang atas segala visi dan misinya. Implikasi pola kerja yang demikian adalah hanya sedikit saja warga negara yang mendapatkan perhatian, sedangkan lebih banyak diantaranya yang pasti mengalami keterlantaran. 

Pada dasarnya, struktur-struktur negara dengan segenap aparatusnya memang dicipta untuk menjadi sarana bagi para pemimpin politik untuk mewujudkan visi dan misinya dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Jika tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka sebaiknya jadi warga negara biasa saja. Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID