logo rilis
Kepala Daerah Boleh Ikut Kampanye, Asalkan...
Kontributor

13 September 2018, 18:25 WIB
Kepala Daerah Boleh Ikut Kampanye, Asalkan...
Ilustrasi kepala daerah ikut kampanye. FOTO: RILIS.IID

RILIS.ID, Semarang— Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono menilai, tak masalah bila kepala daerah/wakil kepala daerah ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu 2019.

Teguh mengatakan, tentunya mereka harus izin cuti kampanye. Jadi, saat melangsungkan kampanye, ia bukan lagi sebagai pejabat publi, namun kader partai politik (parpol).

"Karena kepala daerah/wakil kepala daerah adalah 'political man'," kata Teguh yang juga kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip seperti dilansir Antara pada Kamis (13/9/2018).

Aturan soal cuti kampanye itu, kata Teguh, dimuat dalam Pasal 35, 36 dan 38 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018. Ketentuan ini membahas juga soal cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu.

Ia menjelaskan, kepala daerah yang ingin terlibat ikut kampanye, bisa mengajukan cuti kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan tembusan kepada Presiden.

'Sedangkan bupati/wali kota serta wakilnya mengajukan cuti ke gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dengan tembusan kepada Mendagri," tambah Teguh.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga telah mengeluarkan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) PKPU tersebut.

"Disebutkan bahwa menteri, kepala daerah sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara," tutur Teguh.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga membenarkan adanya peraturan tersebut. Secara teknis, kata dia, cuti bisa dilaksanakan untuk satu hari kerja dalam satu pekan pada masa kampanye.

"Adapun untuk hari libur adalah hari bebas untuk berkampanye," ujarnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID