Home » Elektoral

Kemkominfo Tak Akui Sipol KPU

print this page Senin, 13/11/2017 | 19:35

Saksi ahli yang dihadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hasyim Gautama. FOTO: RILIS.ID/Armidis Fahmi

RILIS.ID, Jakarta— Saksi ahli yang dihadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hasyim Gautama menyatakan, sistem informasi partai politik (Sipol) tidak diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasyim Gautama yang menjabat sebagai Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan Direktorat e-Government mengungkapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum pernah mendaftarkan aplikasi Sipol ke Kominfo.

"Sipol KPU tidak terdaftar di Kominfo. Ketentuan pendaftaran itu ada peraturan menterinya Nomor 2 Tahun 2015," kata Hasyim di kantor Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Dia mengatakan, memang tidak ada konsekuenai hukum yang ditimbulkan jika aplikasi tersebut tidak terdaftar. Namun, Pemerintah tidak akan membantu bila terjadi konflik yang ditimbulkan akibat Sipol tersebut.

Semestinya, kata Hasyim, jika Sipol tersebut terdaftar di Kementerian Kominfo, pihaknya bisa membantu untuk agar kesalahan bisa diminimalisasi. Karena tidak terdaftar, Kominfo akan lepas tangan untuk membantu KPU.

"Kalau tidak mendaftar maka tidak ada pengakuan. Kalau ada apa-apa ya itu urus  sendiri, Kemkominfo tidak terlibat apapun dalam masalah ini. Tapi kalau sanksi tidak ada, jadi kami lepas tangan, urus sendiri aja," tandasnya.

Aplikasi Sipol sendiri sudah diwajibkan KPU kepada partai politik peserta Pemilu 2019 sebagai aplikasi untuk menginput dokumen persyaratan parpol. Bahkan, 13 partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran dokumen tidak terinput ke Sipol seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Idaman.

Penulis Armidis Fahmi
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

sipolkpubawaslu

loading...