Home » Fokus

Kemesraan Jokowi dan Ma'ruf Amin

print this page Kamis, 3/8/2017 | 05:24

FOTO: Biro Pers Setpres. ILUSTRASI: Akbar Pathur

Diiringi lantunan lagu Syubbanul Wathon, Presiden Joko Widodo menggandeng tangan KH Ma’ruf Amin menuruni tangga depan Istana Merdeka Jakarta, Selasa (1/8/2017) malam. Lagu yang populer di kalangan pesantren ini dilantunkan jamaah Majelis Dzikir Hubbul Wathon, yang tengah menggelar acara zikir kebangsaan di halaman istana.

Kiai Ma’ruf menjadi tokoh penting dalam acara tersebut. Dia menjadi inisiator sekaligus dewan penasihat majelis yang baru terbentuk pertengahan Juli itu. Ketua umum MDHW KH Musthofa Aqil Siradj bercerita, majelis ini lahir dari kegelisahan para ulama moderat dalam melihat situasi kebangsaan akhir-akhir ini.

“Rais Aam Syuriah PBNU KH Ma'ruf Amin kemudian roadshow ke daerah-daerah. Ternyata, para kiai setempat juga berpendapat yang sama,” ujarnya saat jumpa pers di Bakoel Coffie, Menteng, Jakarta, Senin (31/7/2017) lalu. Kiai Ma’ruf kemudian mempunyai ide untuk merajut kembali dan menyatukan seluruh komponen bangsa. “Ide ini kemudian disambut baik Pak Jokowi, Bu Mega, dan para tokoh. Jadilah Majelis Dzikir Hubbul Wathon,” ungkap Musthofa.

Kemesraan Jokowi dengan Kiai Ma’ruf memang semakin terasa dalam beberapa kesempatan terakhir. Tercatat sejak Kiai Ma’ruf memenuhi undangan Jokowi datang ke Istana Negara, akhir Maret lalu. Menjelang aksi bela islam 313 digelar GNPF-MUI di Jakarta, Kiai Ma’ruf bahkan dua kali bertandang ke istana dalam dua hari berturut-turut. 

Saat kunjungan pertama, Kamis (30/3/2017) Kiai Ma’ruf mengatakan, kedatangannya merupakan bagian dari tugas seorang ulama untuk menjaga keutuhan bangsa. Dalam pertemuan itu, menurutnya, Jokowi mengungkapkan keprihatinan soal kesenjangan ekonomi di masyarakat.

“Yang dikemukakan itu adalah tentang redistribusi aset, supaya aset-aset, terutama tanah, itu tidak hanya dikuasai oleh kalangan konglomerat, tapi juga diredistribusi kepada masyarakat,” ujar Kiai ma’ruf saat itu. Jokowi juga meminta para ulama untuk ikut memikirkan persoalan tersebut.

Sehari setelahnya, Kiai Ma’ruf kembali bertandang ke Istana. Kali ini bersama pengurus MUI yang akan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat. Kiai Ma’ruf membawa panitia dari MUI, karena menurutnya, Jokowi tertarik untuk mendengar langsung konsep dari Kongres yang akan digelar. "Terpaksa saya nganter lagi untuk bisa ketemu Presiden," ucapnya.

Momen berikutnya, gantian Jokowi yang menyempatkan hadir dalam pengukuhan Kiai Ma'ruf sebagai guru besar ilmu ekonomi muamalat syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu (24/5/2017). Tanpa berpidato, dia hanya ikut acara foto bersama. Jokowi yang mengenakan jas biru dan dasi merah tampak tersenyum lebar sepanjang sesi foto.

Setelah itu, pada awal Juni, Kiai Ma'ruf bersama delapan tokoh lain, ikut terpilih dan dilantik sebagai dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kiai Ma'ruf kembali bertandang ke Istana Negara, dan diambil sumpah sebagai pejabat negara. 

UKP PIP sendiri merupakan lembaga baru yang ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga ini juga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila.

Selang beberapa pekan kemudian, Kiai Ma'ruf kembali dipanggil ke istana. Dia datang bersama Mendikbud Muhadjir Effendy. Saat itu Peraturan Mendikbud tentang Pendidikan Karakter diprotes kalangan NU karena dianggap sebagai program Full Day School yang akan mengancam eksistensi madrasah. Setelah pertemuan dengan Presiden, Kiai Ma'ruf, menyampaikan bahwa Presiden akan membatalkan Permendikbud dan menyempurnakannya melalui Perpres. Sementara Menteri Muhadjir, yang berdiri di samping Kiai Ma'ruf saat konpers, tidak bicara sepatah kata pun.

Tidak hanya soal Full Day School, dalam beberapa isu yang menjadi polemik, Kiai Ma'ruf menyampaikan argumen yang senada dengan pernyataan Pemerintah. Dalam kasus pembubaran HTI dan penerbitan Perppu Ormas, Kiai Ma'ruf bahkan tampil cukup aktif membela keputusan Pemerintah. Dalam polemik penggunaan dana haji untuk infrastruktur, Kiai Ma'ruf ikut mendukung, bahkan mengaku sudah menandatangani fatwa MUI untuk hal tersebut.

"Justru dana haji harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, misalnya penggunaan pemerintah seperti jalan, bandara, pelabuhan. Jadi nanti ada skema syariahnya dan sudah ada," ujar dia. Pernyataan ini nyaris senada dengan pidato Presiden Jokowi saat melantik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beberapa hari sebelumnya.

Kemesraan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf adalah kebersamaan antara ulama dan umaro, persis seperti digambarkan dalam pidato Presiden pada zikir kebangsaan di Istana Merdeka, “Kita teguhkan komitmen untuk menjaga persatuan, menjaga kerukunan dan toleransi, serta kerja bersama, kerja beriringan antara ulama dan umaro untuk kemajuan negara kita Indonesia,” ujar Jokowi. Semoga demikian.

Simak fokus lainnya tentang MAJELIS DZIKIR HUBBUL WATHON:

LAPORAN 1: Ketika Istana Berzikir
LAPORAN 2: Kemesraan Jokowi dan Ma'ruf Amin
LAPORAN 3: Jokowi Menggerus Sentimen Anti-Umat Islam
LAPORAN 4: Majelis Zikir untuk Konsolidasi Politik?
LAPORAN 5: Belajar dari SBY

Penulis Armidis Fahmi
Editor Danial Iskandar

Tags:

fokusmajelis zikirhubbul wathonma'ruf amin

loading...