logo rilis
Kemenlu Diminta Lindungi 6 Nelayan yang Ditangkap Malaysia
Kontributor

07 Juni 2018, 17:23 WIB
Kemenlu Diminta Lindungi 6 Nelayan yang Ditangkap Malaysia
Kapal nelayan. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Luar Negeri diminta memastikan perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap Malaysia, Januari 2018. Sebab, hingga kini tidak ada kejelasan terkait keberadaan enam lima anak buah kapal (ABK) dan nahkoda M Fahrol Razi.

"Perlindungan warga negara di luar negeri, merupakan kewajiban pemerintah yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri," ujar Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata, via siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Selain perlindungan, kata dia, pemerintah pun berkewajiban memberikan bantuan yang memiliki masalah di luar negeri. Misalnya, memulangkan ke Indonesia atas biaya negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21.

Kewajiban pemerintah tersebut, turut tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Di situ dijelaskan, pemerintah dimandatkan memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi nelayan yang mengalami permasalahan penangkapan ikan di negara lain.

Apalagi, lanjut Marthin, Indonesia dan Malaysia tunduk dengan hukum internasional yang melindungi hak nelayan tradisional untuk menangkap ikan di perairan lintas batas. "Berdasarkan Unclos 1982, setiap nelayan tradisional memiliki hak untuk menangkap ikan yang melintasi batas antarnegara yang berdampingan," terangnya.

Indonesia dan Malaysia, juga terikat dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait kegiatan nelayan tradisional yang melintasi batas kedua negara. MoU ditandatangani perwakilan kedua negara, 27 Januari 2012.

Dalam MoU itu, wajib melakukan inspeksi dan permintaan meninggalkan wilayah perairan, jika nelayan melintasi batas. "Tindakan tersebut, dikecualikan bagi pengguna alat tangkap ilegal, seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik, dan kimia," tambah Marthin. "Tapi, korban M Fahrol Razi dan kawan-kawan tidak menggunakan alat tangkap ilegal," tandasnya.

Razi bersama lima ABK kapal "Juanda" diketahui, ditangkap Agensi Penguatan Perairan Malaysia (APPM), Januari 2018. Penangkapan dilakukan setelah keenamnya menangkap ikan di perbatasan antara Indonesia-Malaysia, Selat Melaka.

Berdasarkan informasi simpang siur diterima keluarga korban, teryata Razi telah dikenakan hukum dan mengalami masa hukuman antara 4-6 bulan. Tetapi, keluarga belum mendapatkan kejelasan hingga kini. Dikabarkan, keenamnya berada di tempat penampungan "Cam Zero" dan belum jelas keberadaannya.

KNTI Langkat, Sumatera Utara, sendiri sudah mengirimkan surat Nomor 008K/KNTI-LKT-UT/012018 kepada Presiden Joko Widodo perihal penangkan Razi dkk. Dalam surat, KNTI Langkat memberikan laporan dari keluarga korban.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID