logo rilis
Kemendagri Minta Gubernur Anies Koreksi Penataan PKL Tanabang
Kontributor

26 Maret 2018, 21:16 WIB
Kemendagri Minta Gubernur Anies Koreksi Penataan PKL Tanabang
Suasana penataan PKL di Jalan Jatibaru Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu, (24/12/2017). Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan PKL dengan menyediakan 400 tenda sebagai tempat berjualan. Rinciannya, 115 tenda untuk dagangan kuliner dan 265 tenda untuk non-kuliner. Penutupan Jalan Jatibaru Raya pun diberlakukan setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 18.00 WIB di mana lajur timur difasilitasi untuk PKL dan lajur barat hanya boleh dilalui shuttle bus yang disiapkan Transjakarta. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang (Tanabang).

"Ombudsman adalah lembaga resmi yang diberi mandat untuk memastikan pelayanan publik terjamin. Jadi posisinya harus diaksanakan kalau rekomendasi Ombudsman. Seorang gubernur, sebagai kepala daerah, ada kewajiban melaksanakan rekomendasi tersebut," kata Soni, sapaannya, usai menghadiri Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/3/2018).

Ia menjelaskan, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman punya hak menjamin pelayanan publik dengan membuat standar dan menerima keluhan masyarakat.

"Sehingga Ombudsman bisa memanggil pejabat daerah, panggil-memanggil itu namanya klarifikasi. Sebelum memberikan rekomendasi, dia (Ombudsman) memerlukan klarifikasi," tambahnya.

Selanjutnya, apabila dalam tahap klarifikasi tersebut gubernur dapat menyampaikan penjelasan yang dapat diterima Ombudsman, maka persoalan akan selesai.

"Kalau tidak sesuai dengan temuan Ombudsman, maka keluar tahap berikutnya yaitu rekomendasi, yang harus dilaksanakan sebagaimana rekomendasi KASN (Komite Aparatur Sipil Negara). Jadi sifatnya final," jelasnya.

Baca: Pemprov DKI Diingatkan Lakukan Perbaikan Penataan PKL Tanah Abang

Ombudsman RI menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tidak kompeten dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tanabang.

Penyimpangan prosedur penataan juga menjadi bahan temuan Ombudsman karena Anies dinilai tidak mengantongi izin Polda Metro Jaya saat menutup Jalan Jatibaru.

Karena itu, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jakarta Raya, Dominikus Dalu, mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan, atau langkah korektif. 

Hal itu disampaikan, atas dugaan tindakan maladministrasi dalam kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Jika Pemprov DKI tidak melaksanakannya, maka akan diberikan sanksi.  

"Bilamana dalam 30 hari ke depan (terhitung sejak usulan ORI dalam waktu 60 hari) belum ada tindakan korektif oleh Pemprov DKI, maka laporan hasil ini akan kami tingkatkan menjadi rekomendasi oleh ORI perwakilan Jakarta raya. Jika tetap tidak dilakukan, sanksi yang akan diberikan menyangkut sanksi administrasi," kata Dominikus di Jakarta, Senin (26/3/2018) 

Adapun langkah korektif yang diimbau meliputi beberapa hal. Pertama, kata dia, melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penataan ulang Kawasan Tanabang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu, ditujukan guna menghindari tindakan maladministrasi yang terjadi pada saat ini. 

"Dengan cara membuat rancangan induk atau grand design Kawasan Tanah Abang dan rencana induk Penataan PKL, Menata dan memaksimalkan Pasar Blok G, dan Mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang sesuai peruntukannya," ungkapnya.

Kedua, menetapkan masa transisi untuk mengatasi maladministrasi yang telah terjadi saat ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Jika tidak, laporan hasil ini akan ditingkatkan menjadi rekomendasi oleh ORI perwakilan Jakarta Raya. Rekomendasi ini, kata dia, tentunya melewati mekanisme pleno ombudsman dan oleh UU ORI Pasal 38 yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan. 

"Sementara di Pasal 39 UU ORI bahwa kalau terlapor diberikan rekomendasi namun tidak melaksanalan, maka ada sanksi. Karena ranahnya adalah administratif maka sanksinya juga melalui administratif," tegasnya.

Ketiga, memaksimalkan peran dan fungsi forum lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu, jelas disesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi terkait, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Keempat, menjadikan penataan Kawasan Tanah Abang sebagai proyek percontohan penataan para pedagang secara menyeluruh, tertib lalu lintas dan jalan raya, pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki sebagai wujud pelayanan publik yang baik berkelas dunia," bebernya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)