logo rilis
Kemendagri 'Jor-joran' Kejar Perekaman KTP Elektronik
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
06 Mei 2018, 09:10 WIB
Kemendagri 'Jor-joran' Kejar Perekaman KTP Elektronik
ilustrasi perekaman KTP elektronik. FOTO: Istimewa.

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mempercepat perekaman data kependudukan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di seluruh daerah di Tanah Air. 

Perekaman data kependudukan dan penerbitan KTP-el diharapkan dapat tuntas sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, mengatakan jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) daerah terus bergerak melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el.

ahkan, daerah telah memetakan titik-titik mana saja penduduk di wilayahnya yang belum melakukan perekaman. 

"Kita dorong untuk melakukan perekaman di beberapa tempat yang peta daerah-daerahnya yang orang-orangnya sudah kita ketahui," kata Hadi dalam siaran persnya, Minggu (6/5/2018).

Namun, sambungnya, Kemendagri juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melakukan perekaman. "Jangan sampai pemerintah sudah buka loket, buka tempat, tapi masyarakatnya tidak datang," ujarnya. 

Dukung KPU

Ditjen Dukcapil Kemendagri juga akan all-out dan full-support KPU untuk memutakhirkan data pemilih Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Sehingga, dukcapil dan KPU terus berjalan beriringan," kata Dirjen Dukcapil, Zudan Arief Fakhrullah.

Selain itu, Zudan menekankan pentingnya memahami batas kewenangan antarlembaga. Ia mendukung penuh kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu melalui pemutakhiran data pemilih.

"Dalam batas koridor kewenangan masing-masing. Koridor ini menjadi penting, karena penyelenggara adalah KPU dan Bawaslu, sementara dukcapil siap support terhadap KPU untuk pemutakhiran data pemilih" lanjut Zudan.

Karenanya, dinas dukcapil tidak boleh ikut serta dalam tahapan penyelenggara Pemilu seperti menambah daftar pemilih, mengurangi jumlah pemilih, atau mencoret daftar pemilih.

"Karena ini bertentangan dengan Undang Undang Pemilu, Undang Undang Pilkada serta Undang Undang Adminduk," tutup dia.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)