logo rilis
Kemanusiaan Jokowi dan Prabowo
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
11 Oktober 2018, 11:03 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Kemanusiaan Jokowi dan Prabowo
ILUSTRASI: Hafiz

BAHWA Jokowi dan Prabowo merupakan dua sosok istimewa dalam konteks politik di Indonesia saat ini, tentu itu merupakan sebuah kenyataan. Sebab, keduanya kini menjadi dua tokoh yang menjadi pusat perhatian publik mengingat keduanya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden dalam Pemilu 2019. Masing-masing dari keduanya memiliki keunggulan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Jokowi, tanpa harus mendirikan partai politik, atau bahkan mungkin tidak pernah pula menjadi sekadar pengurus partai politik dalam artian yang sesungguhnya, bisa maju mencalonkan diri dan benar-benar menjadi walikota, kemudian menjadi gubernur, dan bahkan sebelum periode jabatan gubernur usai menjadi presiden. 

Tidak pernah tersiar kabar bahwa sejak remaja Jokowi bercita-cita menjadi presiden atau bahkan mungkin politisi di level lokal. Saat masih menjadi gubernur, dan ditanya oleh para wartawan tentang minat dan peluangnya menjadi presiden, dia pun hanya mengatakan: “ora mikir” (Jawa: tidak memikirkan). 

Tentu, setelah menjadi gubernur, pernyataan yang terakhir tersebut, dengan basis teori politik Jawa, sudah tidak bisa lagi kita pahami apa adanya, bahkan sudah sangat patut diduga merupakan bagian dari desain untuk melesatkan namanya. Itu adalah bagian dari strategi politik untuk tidak menampakkan hasrat berkuasa yang lebih besar lagi. 

Sebab, Jokowi dan timnya memahami dengan baik  budaya politik masyarakat Jawa yang tidak suka kepada orang yang berambisi apalagi terlalu besar. Dan kini Jokowi bahkan menjadi petahana yang karena berbagai sumber daya yang ada padanya, tentu sangat diperhitungkan oleh siapa pun. 

Berbeda dengan Prabowo yang memang sejak belia sudah bercita-cita jadi presiden. Karena cita-citanya itu, dia masuk sekolah kemiliteran, Akmil Magelang. Sebab, militer di Indonesia saat itu menganut “paham” dwifungsi. Namun, sejarah Indonesia berubah drastis pascareformasi. Jalan demokratis untuk menjadi presiden meniscayakan partai politik pengusung, bahkan dengan ambang batas yang terus meningkat. Setelah gagal dalam konvensi Partai Golkar pada tahun 2004, Prabowo mendirikan partai politik sendiri (Partai Gerindra) untuk menyiapkan jalannya meraih kekuasaan tertinggi di republik. 

Ia memilih jalan rasional dan terus terang dengan mengatakan secara tegas keinginannya untuk memimpin Indonesia tanpa tedeng aling-aling. Dan untuk itu, dia melakukan langkah-langkah politik yang dalam kalkulasinya bisa melempangkan jalan baginya untuk menjadi presiden. Tanpa patah arang, setelah gagal saat berpasangan dengan Megawati pada Pemilu 2009, Prabowo tetap menunjukkan semangatnya untuk merebut kekuasaan. Dia menjagokan figur-figur yang dianggapnya baik dan sekaligus dalam kalkulasi politik rasionalnya bisa membantu mewujudkan impiannya. 

Namun, kenyataan sejarah tidak seperti bayangannya. Orang-orang yang dia harapkan memudahkan jalannya untuk berkuasa, justru menjadi penghalang utama baginya. Hingga kini, Prabowo harus kembali bertarung menghadapi Jokowi, orang yang pernah ia dukung dalam Pilkada DKI.

Jokowi dan Prabowo sebagai figur kuat dalam politik, masing-masing memiliki pendukung yang fanatik. Itu tergolong wajar, terlebih yang memiliki hubungan pribadi. Sebab, tidak sedikit yang memberikan dukungan politik secara subjektif, kalau tidak karena kalkulasi ekonomis (baca: pragmatis). Yang tidak wajar adalah menjadi pendukung yang membabi buta, sehingga kehilangan daya pandang kepada keduanya sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan, bahkan wajar saja memiliki dan melakukan kesalahan.
   
Prabowo jelas-jelas telah melakukan kekeliruan, karena percaya kepada Ratna Sarumpaet yang mengaku mengalami kekerasan fisik oleh orang yang tidak jelas. Padahal lebam-lebam wajah Ratna, berdasarkan pengakuannya sendiri tidak lama kemudian, adalah karena efek operasi plastik. Karena kesalahan itu, tidak lama kemudian, Prabowo langsung meminta maaf dan mengakui bahwa ia terlalu grusa-grusu. Sebagian pendukung Prabowo membelanya dengan argumen bahwa Prabowo tidak salah; yang salah adalah yang membohonginya.  

Jokowi mendapatkan pembelaan luar biasa dalam sangat banyak isu, walaupun cukup banyak di antaranya yang Jokowi juga nyata-nyata keliru. Bahkan salah eja “al-Fâtihah” menjadi “al-Fâtekah” pun dibela habis-habisan. Berbagai argumentasi disusun untuk mengarahkan opini bahwa yang dilakukan oleh Jokowi itu benar atau setidaknya wajar. Di antara argumen yang muncul adalah bahwa itu hanyalah persoalan dialek Jawa, sebagaimana orang Yogyakarta dan sekitarnya yang tidak bisa mengucapkan huruf ‘ain, sehingga yang keluar adalah ngain. Al-hamdu lillâhi rabb al-‘âlamîn misalnya, oleh sebagian masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya dibaca al-hamdu lillâhi rabb al-ngâlamîn. Padahal, ini sangat berbeda. 

Sebab, tidak ada huruf lain yang disamakan dengan “ng” kecuali “’ain”. Berbeda dengan huruf “hâ’” dalam “al-Fâtihah” yang apabila dilafalkan dengan “kha’, kaf, dan qaf” akan berimplikasi berbeda. Di dalam bahasa Arab, terdapat banyak kata yang mirip; tetapi perbedaan pada satu huruf saja, bisa menyebabkan perubahan arti yang sangat signifikan. 

Perlu dibedakan pula antara persoalan dialek an sich dengan ketidaktahuan yang menyebabkan kekeliruan. Karena itu, mestinya kekeliruan macam ini  harus diakui apa adanya disertai komitmen untuk terus melakukan perbaikan. Sebab, harapan publik kepada pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi negara besar, tentu sangatlah tinggi. Mungkin persoalan dialek ini bisa digunakan untuk “memaksakan” permakluman hanya masalah dialek belaka, jika tidak pernah ada kasus “la kalawakalakata ila bililah” dalam sebuah acara Tanwir Muhammadiyah di Makassar Februari 2017 (Kumparan, 27 Febbruari 2017).   

Akhirnya, Jokowi dan Prabowo mestinya dilihat sebagai manusia biasa saja yang wajar jika mengalami khilaf, baik karena kapasitas pribadi dalam hal-hal tertentu yang memang kurang atau karena faktor pihak lain yang tidak akurat dalam memberikan informasi. Keduanya bukanlah nabi yang ma’shûm. Tidak benar menempatkan keduanya secara berlebihan melebihi kualitas kemanusiaan yang bisa salah dan lupa, bahkan salah dan lupa adalah niscaya kepada setiap manusia. 
Jika melakukan kekeliruan, maka wajar saja meminta maaf kepada publik, agar semua belajar untuk menjadi lebih baik pada masa-masa berikutnya. Para pemimpin dan para calon pemimpin, dengan demikian, benar-benar meningkatkan kualitas diri dan memenuhi kualifikasi terutama dalam hal-hal dasar, tanpa harus mencitrakan diri jauh melampaui kapasitas yang senyatanya. 

Itulah yang disebut dengan pemimpin autentik. Rakyat juga belajar untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas-kualitas kepemimpinan, bukan yang tidak berhubungan dengan itu, apalagi karena sekedar politik uang. Wallahu a’lam bi al-shawab.  




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID