Home » Peristiwa » Nasional

Keliru, Kepala BSSN Dianjurkan Baca Regulasi soal Kejahatan Siber

print this page Kamis, 4/1/2018 | 00:58

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. FOTO: RILIS.ID/Fatah Sidik

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyarankan banyak membaca regulasi terkait kejahatan siber, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Soalnya, Badan Siber dan Sandi Negara tak berwenang menindak penyebar hoaks.

"Selain itu, sebagai pejabat negara, Djoko Setiadi sebaiknya tidak asal bicara pada publik, sebelum memahami akar persoalan," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/1/2018) malam. Djoko merupakan Kepala BSSN yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, baru-baru ini.

Kata Kang TB, sapaannya, BSSN bukanlah lembaga hukum. Sehingga, bila menemukan bukti dan fakta keterlibatan seseorang atau kelompok dalam melakukan penyebaran informasi hoaks saat menjalankan tugas, langsung dikordinasikan ke pihak Kepolisian untuk segera diambil tindakan.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. "Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar," ucapnya menguraikan isi pasal tersebut.

UU ITE, imbuh Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat ini, pun mengatur soal sanksi hukum bagi pelaku penebar ujaran kebencian dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sesuai Pasal 28 ayat (2).

Bahkan, dalam Pasal 27, dijelaskan, mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat konten tersebut dapat diakses secara elektronik, turut dapat dijerat pidana. "Menurut hemat saya, jeratan hukum bagi pelaku sudah sangat jelas dan cukup tegas," tuntas eks Sesmil Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Fatah Sidik

Tags:

TB HasanuddinBSSNDjoko SetiadiUU ITE