logo rilis

Kebijakan THR untuk PNS Tidak Tepat, CBA: Hanya Kuras Uang Negara
Kontributor
Tari Oktaviani
27 Mei 2018, 10:30 WIB
Kebijakan THR untuk PNS Tidak Tepat, CBA: Hanya Kuras Uang Negara
PNS sedang mengikuti kuliah umu. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil dan honorer hanya akan menguras keuangan negara. Menurutnya kebijakan ini kurang tepat di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum begitu baik.

"Dalam program THR ini menurut CBA selain akan menguras keuangan negara," katanya melalui siaran pers yang diterima rilis.id, Jakarta, Minggu (27/5/2018).

Tak hanya itu saja, dia juga menilai pemberian THR bagi tenaga PNS akan menyisakan ketidakdilan. Sebab para tenaga honorer di daerah belum tentu menikmatinya.

"Realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat misalnya  guru honorer dan honorer di pemerintah daerah," paparnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP No 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya yang diperuntukan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil lembaga nonstruktural. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Joko Widodo sebesar  Rp35,7 triliun naik 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya.

Sebagai catatan, THR yang dibagikan Joko Widodo dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp3.401.000

Tidak berheti sampai sini, Joko Widodo melalui menteri keuangan Sri mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat. 

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)