logo rilis

Kebijakan Lama Menyimpang, Mendikbud: Zonasi Harus Ditempuh
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
18 Juli 2018, 23:18 WIB
Kebijakan Lama Menyimpang, Mendikbud: Zonasi Harus Ditempuh
ILUSTRASI: Hafiz

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)  Muhadjir Effendy menilai, kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) muncul sebagai koreksi terhadap kebijakan lama yang sudah mulai menyimpang. 

Penyimpangan yang terjadi, menurut Muhadjir, di antaranya tampak dari beberapa gejala yang merupakan konsekuensi dari kebijakan sebelumnya, salah satunya terjadi kastanisasi sekolah.

"Di mana ada sekolah berkasta tinggi, dan ada yang paling bawah. Kemudian juga favoritisme sekolah," katanya di sela diskusi di kawasan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (18/7/2018). 

Muhadjir menilai, sekolah sebagai fasilitas yang disediakan negara, seharusnya tidak eksklusif dan diskriminatif. Sehingga ketika sudah terjadi gejala penyimpangan tersebut, ujarnya, segera diambil kebijakan yang merupakan upaya untuk mengembalikan pada arah sebagaimana harusnya. 

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu melanjutkan, sistem zonasi harus diberlakukan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan terjamin dan juga mendorong kreativitas pendidik dalam kelas yang heterogen. 

"Perlu diingat bahwa dalam sebuah kelas, populasi yang ada harus heterogen. Kalau homogen bukan kelas," ujarnya.

Selain itu, imbuh dia, sistem zonasi juga sebagai upaya pemerintah untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik. 

"Ini terkait dengan pemahaman Tri Pusat Pendidikan. Di mana, terselenggaranya pendidikan terhadap anak merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat," imbuhnya.

Editor: Yayat R Cipasang


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)