logo rilis

Kebijakan Anies soal Tanah Abang Diyakini Punya Maksud Baik
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
28 Maret 2018, 14:30 WIB
Kebijakan Anies soal Tanah Abang Diyakini Punya Maksud Baik
Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono (kanan). FOTO: RILIS.ID/Zulhamdi Yahmin

RILIS.ID, Jakarta— Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, siap menurunkan tim untuk menangani masalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta. 

Namun, itu dilakukan jika sudah keluar rekomendasi Ombudsman RI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengindahkannya.

"Kementerian Dalam Negeri juga akan menurunkan tim verifikasi untuk mencari tahu alasan mengapa rekomendasi tidak diindahkan kepala daerah serta melihat kendala di lapangan," kata Sumarsono, Rabu (28/3/2018).

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan surat teguran tertulis hingga pemberhentian sementara selama 3 bulan bagi kepala daerah bersangkutan dalam konteks untuk mengikuti pembinaan.

Untuk pemberhentian tetap, kata Sumarsono, hal itu masuk dalam lingkup politik dan berada di DPRD.

Namun, sementara ini, ia mengimbau seluruh pihak memberikan kesempatan bagi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengklarifikasi, mempelajari permasalahan, serta melakukan tindakan korektif.

Di sisi lain, dia juga mengimbau Ombudsman DKI Jakarta dapat mengklarifikasi terlebih dahulu temuan yang ada kepada gubernur, sebelum menjadikannya sebagai laporan hasil pemeriksaan dan memublikasikannya kepada publik.

Ia yakin, sebetulnya Gubernur Anies punya tujuan baik, khususnya dalam membuat terobosan atas persoalan Tanah Abang. Apabila dalam prosesnya terjadi masalah, itu merupakan hal wajar dan dapat dikoreksi oleh Ombudsman.

"Jika semua ditanggapi positif saya yakin akan sempurna hasilnya. Saya yakin, Gubernur Anies dapat menyelesaikan dengan baik," katanya.

Menurut dia, apa yang dikeluarkan Ombudsman DKI Jakarta, baru sebatas laporan akhir hasil pemeriksaan, sehingga ada baiknya semua pihak tidak terburu-buru berbicara atau mengungkit soal pembebastugasan Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta memublikasi laporan akhir hasil pemeriksaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Laporan itu berisi empat poin tindakan maladministrasi Gubernur DKI dengan menutup Jalan Jatibaru Raya untuk kegiatan pedagang kaki lima (PKL).

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)