logo rilis

Keadilan atau Kesetaraan?
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
14 Maret 2018, 13:18 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Keadilan atau Kesetaraan?
ILUSTRASI: Hafiz

ADIL berasal dari bahasa Arab ‘adl, berarti “tegak”, “di tengah”. Simbol yang sering digunakan untuk menggambarkan idealitas terwujudnya keadilan adalah timbangan yang tegak, tidak berat sebelah. 

Makna ini tidak lepas dari konteks paradigma masyarakat Arab dengan budaya dagang yang memiliki idealitas kejujuran dengan timbangan yang tegak dan posisi di tengah sebagai penanda kesetimbangan antara dua beban. Semua orang harus dipandang dan diperlakukan secara adil, agar terjadi kesetimbangan, sehingga hubungan semuanya berjalan secara harmonis. 

Lalu, apakah adil berarti menempatkan semua orang secara sama? Tentu saja tidak. Justru memandang semua manusia selalu sama, merupakan sebuah kekeliruan fatal. Ada kalanya seluruh individu dipandang dan diperlakukan sama. Namun, ada kalanya pula, mereka harus dipandang dan diperlakukan secara berbeda. Dan justru pandangan berbeda itulah keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks memandang sama atau berbeda inilah, demokrasi memiliki kekeliruan mendasar.

Demokrasi menempatkan seluruh warga negara secara setara dengan prinsip one person one vote one value. Prinsip ini didasarkan kepada paradigma bahwa setiap manusia memiliki kebebasan yang tidak terbatas untuk berpikir dan bertindak sejauh tidak merugikan orang lain. Demokrasi tumbuh dan berkembang dalam ruang yang tidak mengenal nilai-nilai yang baku. 

Semunya dipandang sangat relatif. Karena itu, setiap orang memiliki hak dan peluang yang sama untuk memperjuangkan apa pun yang diyakini, bahkan sekedar diinginkannya. Inilah kekeliruan mendasar paradigma demokrasi, sehingga bukan hanya berpotensi, melainkan telah benar-benar nyata, menimbulkan berbagai masalah publik yang berskala sempit sampai luas. 

Karena tidak memiliki paradigma tentang adanya prinsip dan nilai yang baku, maka menjadi tidak lagi perlu dibedakan antara keburukan dengan kebaikan, antara yang ilmiah dengan yang jahiliyah, dan sama juga antara yang waras dengan yang gila. Orang yang sesungguhnya buruk bisa mengklaim diri baik dan yang baik jadi buruk, dan bahkan orang gila sering mengatakan orang lain sebagai tidak waras. Inilah bahaya demokrasi yang dilepaskan dari panduan agama kebenaran yang merupakan sumber kriteria kebenaran yang harus dijalankan dan bahkan diperjuangkan. 

Di dalam agama, Islam khususnya, jangankan antara orang waras dan gila, bahkan orang yang tahu dan tidak tahu pun dinyatakan dengan sangata tegas, “tidak sama antara keduanya”. Karena itu, sesungguhnya harus dilakukan peninjauan secara komprehensif dengan menempatkan hak pilih warga negara dengan paradigma keadilan yang tidak mengharuskan selalu sama atau setara, bahkan sebaliknya harus berbeda. 

Orang yang memiliki pengetahuan yang lebih tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Sebab, orang yang tidak memiliki pengetahuan, akan menggunakan hak pilihnya dengan tanpa pertimbangan. Demikian pula orang jahat, akan menggunakan haknya untuk membangun dan memperkuat usaha-usaha untuk memuluskan agenda-agenda kejahatanan. 


Secara praktis, di Indonesia, paradigma dan tindakan tidak menyamakan itu telah dilaksanakan. Misalnya, hanya yang memenuhi syarat formal tertentu, misalnya yang telah lulus SMU yang bisa dipilih menjadi pemimpin-pemimpin, baik di eksekutif maupun legislatif. Orang-orang yang divonis telah melakukan kejahatan dipenjarakan; bahkan jika kejahatan mereka dipandang membahayakan kelangsungan penyelenggaran negara, maka hak politik mereka dicabut. Dia telah kehilangan hak politik untuk memilih dan dipilih. 

Itu berarti, sesungguhnya bisa dilakukan pengaturan sedemikian rupa, agar semua warga negara mendapatkan keadilan yang hakiki, agar upaya pembangunan negara bisa dilakukan secara optimal. Jika kebenaran dan kebaikan yang disuarakan oleh hanya satu orang harus dikalahkan oleh ketidakbenaran dan keburukan hanya karena yang terakhir itu diyakini dan didukung oleh banyak orang, betapa meruginya negara. 

Sebuah ibarat yang sangat tepat dalam hal ini adalah “kebenaran bumi bulat atau datar bukan ditentukan oleh seberapa besar yang menyatakannya demikian”. Wallahu a’lam bi al-shawab. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID