logo rilis
Ke Mana Suara Indonesia untuk Suriah?
Kontributor
Syahrain F.
17 April 2018, 20:09 WIB
Ke Mana Suara Indonesia untuk Suriah?
Ribuan rakyat Suriah mengantri pendistribusian makanan, FOTO: UNRWA

RILIS.ID, Jakarta— Akhir-akhir ini, Pemerintah Indonesia terdengar gencar mengupayakan diplomasi kemanusiaan di tingkat internasional. Dukungan terhadap etnis Rohingya dan Palestina kerap kali tercetus lugas dari pernyataan Menteri Luar Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo. 

Hal itu dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi dan Menlu ke kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh pada awal tahun ini, serta kunjungan Menlu pada akhir tahun lalu ke negara yang berbatasan dengan Palestina, yakni Yordania, khusus untuk membahas status Yerusalem.

Namun, ke mana suara Indonesia soal Suriah?

Dari informasi yang dihimpun rilis.id, pernyataan terakhir pemerintah Indonesia terkait Suriah adalah pernyataan sikap atas serangan rudal Amerika Serikat (AS) dan sekutunya ke Damaskus atas gempuran serangan senjata kimia rezim Bashar al-Assad ke Douma yang menewaskan 78 rakyat sipil.

"Indonesia sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi di Suriah. Indonesia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi memburuknya situasi di Suriah," tulis Kementerian Luar Negeri melalui pernyataan resminya, Sabtu (14/4) lalu.

Membahas sikap pemerintah menyangkut krisis Suriah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) berpandangan, diplomasi kemanusiaan yang tengah digencarkan Indonesia perlu diiringi dengan upaya meningkatkan nilai tawar di tingkat luar negeri. Upaya itu dapat ditempuh melalui penguatan internal maupun eksternal.

"Tentu diplomasi Indonesia harus beriringan dengan kekuatan politik Indonesia. Kita bukan anggota DK PBB, bukan pula negara yang sangat kaya, dan belum sangat kuat dari sisi persenjataan," tutur HNW kepada rilis.id, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini (17/4/2018).

Menurutnya, hal itu yang membuat Indonesia belum mampu memainkan peran sebagai inisiator perdamaian di Suriah, layaknya diplomasi gencar Indonesia terhadap kekerasan yang menimpa etnis Rohingya dan rakyat Palestina.

"Karenanya, peran diplomasi Indonesia pastilah tidak sekuat atau sehebat yang dilakukan Cina, Prancis, Amerika dan negara-negara besar itu," ujar politisi PKS tersebut.

Kendati demikian, HNW tetap mengapresiasi diplomasi kemanusiaan dan upaya yang saat ini diperjuangkan Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

"Kami di Komisi I terus mendorong agar Indonesia tidak mundur dan melakukan apa yang bisa dilakukan, itu perintah konstitusi. Maka perlu memaksimalkan koordinasi untuk memastikan peran diplomasi," ucapnya.

Peran Non-pemerintah
Sementara, bantuan untuk rakyat Suriah terus diupayakan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan non-pemerintah yang berdiri di Indonesia. Di antara bantuan yang sampai ke Suriah disalurkan melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kemarin (16/4), lembaga itu baru saja melepas bantuan pangan berupa 1.000 ton beras ke Suriah yang diberangkatkan dari Masjid Baiturrahman, Banda Aceh.

Lembaga kemanusiaan yang berdiri resmi sejak 13 tahun lalu itu juga telah memiliki layanan logistik berkapasitas 10.000 ton yang dibangun di perbatasan Turki-Suriah, di Reyhanli. 

Dari wilayah tenggara Turki itu, 1.000 ton beras yang dikirim melalui Kapal Kemanusiaan ACT akan didistribusikan ke wilayah-wilayah penduduk sipil Suriah yang membutuhkan bantuan darurat.

"Di perbatasan (Reyhanli), ACT membuat Indonesia Humanitarian Center (IHC). Per tiga bulan kita mengirim 10.000 ton beras ke sana, dan kami musti punya dana per dua bulan sebesar US$3 juta," ujar Presiden ACT Ahyudin dalam acara diskusi 'Ambassadors Talk: Penanganan Pengungsi dan Pengaruhnya secara Global' yang digelar Fraksi PKS DPR RI.

"Begitu kampanye kemanusiaan dilakukan semasif mungkin ke masyarakat, yakinlah bahwa modal dan donasi yang diperlukan untuk membuat program besar itu bisa dilakukan. Sebab kita membawa nama bangsa Indonesia. Tidak bisa kita membawa hanya satu karung beras," lanjutnya.


Truk berisi bantuan kemanusiaan untuk Suriah akan disalurkan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, 15 April 2018. FOTO: RILIS.ID/Syahrain F


Ustdaz Fadlan Garamatan, Ustadz Bobby Herwibowo, Tengku H. Nuruzzahri, Presiden ACT Ahyudin, dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah bersiap melepas keberangkatan 1000 ton beras dari Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, kemarin (15/4/2018). FOTO: RILIS.ID/Syahrain F

Lebih lanjut Ahyudin memaparkan, lembaga yang dipimpinnya sejak 2005 lalu itu telah menyalurkan dana sebesar 1 triliun rupiah untuk para pengungsi pada April  ini. Dalam sembilan bulan terakhir, tambahnya, ACT telah mengirim 10.000 ton beras untuk pengungsi.

"Atas nama bangsa Indonesia," tegas Ahyudin menekankan.

Ahyudin berpendapat, di tengah diplomasi kemanusiaan yang saat ini digaungkan Pemerintah Indonesia, belum diratifikasinya Kovensi Wina tahun 1951 soal Kepengungsian akan membuat upaya tersebut tidak maksmial.

Konflik berkepanjangan yang terus mendera Suriah menjadikan negara itu mengalami salah satu tragedi kemanusiaan di era modern. Berdasarkan data yang dirilis organisasi pejuang HAM I Am Syria, lebih dari 500.000 orang dilaporkan menjadi korban jiwa sejak konflik Suriah meletus pada 2011. 

"Karena itu saya ingin semua fraksi, bahkan pemerintah Indonesia harus melakukan langkah yang real dan mengajak lembaga-lembaga dunia untuk menghentikan konflik, sesuai dengan amanat konstitusi," ucap Ketua Fraksi PKS DPRI RI Jazuli Juwaini.


komentar (0)