Home » Inspirasi » Opini

Kawanan Kecebong dan Gerombolan Sumbu Pendek di Kolam Hiperealitas

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Oleh Yayat R Cipasang

Redaktur rilis.id

SAYA, awalnya termasuk yang tidak yakin para saudagar China kelompok yang kena imbas daya beli masyarakat yang terus merosot, kendati untuk soal ini Presiden Jokowi membantahnya dengan argumen statistiknya. Karena yang berteriak lantang Fadli Zon, dari partai yang selalu dianggap susah move on, apa saja yang dikemukakan wakil ketua DPR tersebut diangggap hoaks atau noise.

Rupanya Pak Presiden tidak percaya ruko-ruko di Mangga Dua yang pernah jaya pada masanya, kini tanpa penghuni dan minim aktivitas. Dan mungkin sebentar lagi menjadi tempat syuting film horor, atau tempat uji nyali dunia lain. Kendati saya pun dulu ke Mangga Dua bukan membeli barang elektronika melainkan berburu film-film yang dibintangi Asia Carrera, Tera Patrick atau Chanel Preston (maaf hanya orang pada masanya yang tahu).

Kawasan perniagaan yang melegenda itu menjadi kesepian bukan lantaran dijarah seperti tahun 97/98 melainkan sepi pengunjung dan pembeli. Sungguh tragis.

Saya juga merasa heran seorang Sofjan Wanandi yang kerap lantang berteriak ketika kepentingan kelompoknya dirugikan kebijakan pemerintah, selalu terdepan kini nyaris tak berbunyi untuk sekadar lirih sekalipun. Kenapa seorang Sofjan Wanandi diam? Apakah hanya karena mantan demonstran 66 kini berkantor di Istana Wapres?

Di negeri ini, kiwari banyak anomali dan semuanya sulit diprediksi. Lebih parah lagi kita menjadi bangsa yang cengeng dan sensitif. Tidak senang sedikit langsung lapor ke polisi. Kasihan polisi hanya ngurus yang remeh-temeh. Mereka--dibiayai negara dan dibekali sangu dari pajak Anda saat makan di waralaba restoran cepat saji asal Negeri Donald Trump--sepenuhnya untuk melayani yang paripurna bagi rakyat bukan ngurusin masalah ujaran yang dibatasi 140 karakter.

Lebih parahnya lagi masyarakat kini sudah tidak percaya lagi kepada media arus utama yang pada masa Orde Baru begitu digdaya dan bisa memengaruhi kebijakan publik. Media arus utama kini sudah gagap membedakan antara berita dan advertorial, lebih berpihak pada yang bayar daripada membela yang benar, lebih senang tulisan sensasi daripada investigasi. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari media mainstream, dan mungkin sebentar lagi tinggal situs petilasan.

Arkian, membaca koran di kereta api bukan lagi kebanggaan. Menonton berita televisi bukan lagi teman yang asyik sambil minum kopi. Membaca dan menonton berita hanya bikin stres dan darah tinggi melonjak. Begitu juga berkomentar di media sosial malah bertambah musuh (mungkin juga menumpuk dosa). Ada apa dengan negeri ini, kawan?

Hiperealitas

Setelah membaca buku saya sedikit mendapat jawaban dari sosiolog Prancis, Jean Baudrillard yang memperkenalkan istilah hiperealitas alias distorsi makna dalam segala dimensi kehidupan politik, budaya dan juga media.

Dalam buku Transpolitika karya dosen ITB, Yasraf Amir Piliang, menjelaskan hiperealitas sebagai suatu kondisi ketika semuanya dianggap lebih nyata dari kenyataan. Kepalsuan dianggap lebih benar dari kebenaran, isu lebih dipercaya ketimbang informasi dan rumors dianggap lebih benar ketimbang kebenaran. Dampak sosial dan budaya hiperealis itu adalah:

Pertama, disinformasi. Distorsi makna baik  lewat media arus utama atau media sosial yang terus menerus akan menimbulkan ketidakpastian dan chaos. Angka-angka statistik, jajak pendapat, survei, nilai tukar, inflasi, kerusuhan, angka pemilihan umum, hasil referendum atau angka kemiskinan dan pengangguran sebagai informasi kini kehilangan kredibilitas. Sebagian besar dianggap sebagai topeng, kesemuan yang tidak menggambarkan realitas sosial yang sesungguhnya.

Survei misalnya, kini dibuat bukan untuk mencari kelemahan atau kekurangan untuk selanjutnya memperbaiki diri. Survei justru banyak dibuat untuk menggiring, memengaruhi, dan juga menutupi, atau menafikan lawan politik.

Kedua, depolitisasi. Hiperealitas media menciptakan model komunikasi satu arah yang di dalamnya terbentuk massa sebagai mayoritas yang diam. Massa tidak memiliki daya resistensi dan daya kritis terhadap tanda-tanda yang dikomunikasikan media. Massa mengenyam informasi yang disuguhkan media. Kebenaran dan fakta pun bukan realitas sesunggugnya melainkan realitas versi media.

Ketiga, banalitas infomasi. Kecenderungan sekarang informasi yang dihadirkan mulai dari media televisi, media cetak hingga hingga media daring banyak yang remeh-temeh. Bahkan sama sekali tidak ada yang bisa diambil hikmahnya. Di dalam dunia banalitas informasi apapun dapat diolah menjadi berita dan data.

Orang dan juga media lebih senang memperbincangkan pernikahan dan malam pertama Raisa daripada mendiskusikan atau membincangkan biaya sekolah anak, mutu layanan kesehatan dan subsidi listrik yang dicabut.

Keempat, fatalitas informasi. Informasi yang membiak tanpa henti dan tanpa kendali di dalam media telah menciptakan kondisi fatalitas informasi yaitu kecenderungan pembiakan informasi ke arah titik ekstrem atau melampaui nilai guna, fungsi, dan maknanya yang menggiring ke arah bencana. 

Dalam kondisi ini informasi kehilangan loginya sendiri. Informasi tidak lagi memiliki tujuan, fungsi dan makna. Media terjebak pada pencitraan, mitos dan takhyul!

Kelima, skizofrenia. Media menggunakan tanda-tanda dalam ajang permainan bahasa sehingga menyebabkan terciptanya kondisi kegalauan bahasa dan informasi. Akibatnya pencarian makna dan kebenaran menjadi mustahil.

Televisi misalnya lebih mengedepankan simbol-simbol entertainmen dibandingkan substansi. Maka presenter pun dihadirkan yang berani memotong pembicaraan narasumber plus bahasa yang absurd atau ngambang seperti istilah “signifikan” dan banyak lagi.

Keenam, hipermoralitas. Media termasuk medsos menjadi ajang pembongkaran berbagai batas (sosial, moral, kultural, seksual). Akhirnya tercipta dunia ketelanjangan. 

Di dalamnya tidak ada lagi batas-batas mengenai baik/buruk, benar/salah, boleh/tak boleh, berguna/tak berguna untuk dikomunikasikan dalam media. Bahkan tidak ada batas lagi mana penjahat dan orang baik-baik, mana koruptor dan mana orang jujur, mana nasionalis dan mana komprador serta siapa yang Pancasilais dan anti-Pancasila.

Kecebong versus Sumbu Pendek

Naam, pelabelan dilakukan hanya untuk membedakan siapa kami dan siapa mereka. Dua kubu ekstreme itu kini di kalangan warganet direpresentasikan ke dalam organisasi tanpa bentuk (OTB) kelompok kecebong dan kelompok sumbu pendek atau bumi datar. Dua kelompok ini kemudian disederhanakan menjadi kelompok pendukung Jokowi versus kelompok pengkritik pemerintah (Prabowo Subianto).

Pada masa Orde Baru beda pendapat atau pertengkaran itu selesai pada tingkat elite dan kaum pemikir sementara pada era Jokowi perseteruan politik yang harusnya menjadi konsumsi pada level politisi merembet menjadi konsumsi publik. Akibatnya tak bisa dihindari kini masyarakat terbelah dua dan ini sangat berbahaya dan tidak produktif dalam membangun negeri ini.

Rakyat sibuk dengan perseteruan yang tidak mereka bisa pecahkan. Tinggal menunggu saja keributan dan tawuran antarwarga lantaran berbeda pandangan politik. Padahal mereka tidak dapat apa-apa dengan perseteruan itu karena masalah politik itu urusan politisi dan pemerintah yang berkuasa. Masyarakat ini hanya memperbincangkan pepesan kosong.

Semua ini harus segera diakhiri. Tentu, ini tidak bisa dilakukan oposisi. Semua ini hanya bisa dimulai dari penguasa. Mereka punya alat dan punya sistem. Bila ini tidak segera diakhiri saya sangat khawatir menjelang Pemilu 2019, bukan kapitalisasi suara yang didapat melainkan kebencian dan dendam yang dituai.

Tags:

pilpres 2019 pemilu 2019 opini media arus utama media sosial